Reformasi dinilai salah arah

Masyarakat kecewa dengan praktik penegakkan hukum di era reformasi, karena praktik tebang pilih terlihat dengan jelas.

Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai, reformasi di Indonesia belum berjalan dengan baik. Sebab, meski telah berjalan 14 tahun, reformasi cenderung salah arah.

"Reformasi politik cenderung membodohi rakyat. Reformasi hukum berantakan, sementara reformasi ekonomi sama sekali tidak fokus pada kepentingan nasional dan urgensi kemandirian," kata Bambang Soesatyo kepada merdeka.com, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/5).

Menurutnya, pandangan soal perjalanan reformasi di Indonesia terbelah menjadi dua. Pihak yang diuntungkan menilai reformasi telah berjalan dengan baik.

"Sementara kelompok-kelompok yang tidak memiliki daya untuk berkompetisi menilai reformasi tidak menghadirkan nilai tambah apa pun," kata dia.

Satu-satunya keberhasilan reformasi yang dapat dirasakan semua pihak, kata Bambang, adalah kebebasan berbicara dan kebebasan berserikat. "Namun dominasi politik uang di panggung politik praktis saat ini harus dilihat sebagai faktor perusak reformasi politik," kata dia.

Bambang menilai, masyarakat telah kecewa dengan praktik penegakkan hukum di era reformasi. Sebab, praktik tebang pilih dalam penegakkan hukum terlihat dengan jelas.

"Pisau hukum di negara ini dirasakan aneh, karena hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas," kata dia.

Hari ini reformasi di Indonesia telah berjalan 14 tahun. Reformasi bergulir setelah Presiden Soeharto mundur dari jabatannya pada 21 Mei 1998. Saat itu penguasa Orde Baru itu didesak mundur oleh mahasiswa.(mdk/dan)