Rasional, Ketum PAN tak tawarkan kader jadi Cawapres Prabowo
Rasional, Ketum PAN tak tawarkan kader jadi Cawapres Prabowo. Zulkifli menuturkan, setiap partai pasti memiliki ego dan agenda masing-masing dengan menawarkan kadernya menjadi pendamping Jokowi atau Prabowo. Untuk itu, harus ada kesepakatan antar partai terkait Cawapres.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya tidak akan memaksakan kader menjadi calon Wakil Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, dalam membangun koalisi, setiap partai tidak bisa memaksakan kehendak.
Andai PAN bergabung mendukung Prabowo, kata dia, partai-partai akan ikut menawarkan kader menjadi Cawapres Prabowo.
"Dalam koalisi itu, kesepakatan kesepahaman enggak bisa kami harga mati. Kalau harga mati itu kalau PAN cukup bisa. Kalau kami bisa usung sendiri, harga mati. Tetapi kalau enggak bisa tentu kesepakatan. Akan sangat tergantung koalisinya. Kami rasional saja," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/6).
Zulkifli menuturkan, setiap partai pasti memiliki ego dan agenda masing-masing dengan menawarkan kadernya menjadi pendamping Jokowi atau Prabowo. Untuk itu, harus ada kesepakatan antar partai terkait Cawapres.
Akan tetapi, Zulkifli memahami cara tersebut dilakukan oleh tiap partai demi menjaga perolehan kursinya di DPR. PAN sendiri saat ini hanya memperoleh 8,6 persen kursi di DPR atau 7,59 persen suara sah nasional.
"Di partai-partai masing-masing masih punya ego, kalau 2 sederhana. Kalau koalisi besar contoh misalnya koalisi apakah sebelah sana Pak Jokowi apa semua sudah oke kan belum, baru pernyataan. Nanti kalau bicara Wapres bagaimana," ujar Zulkifli.
Saat ini, PAN juga mengamati kemungkinan partai-partai pendukung Jokowi berpindah haluan karena kadernya tidak dipilih menjadi Cawapres. Jika hal itu terjadi, lanjut Zulkifli, PAN akan membuka komunikasi untuk membentuk poros alternatif di Pilpres 2019.
"Kan ada alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3. Misal PKB, Cak Imin enggak bisa jadi Cawapres, terus cari alternatif. Kami berdua enggak bisa. Mestinya ada satu partai lagi. Tetapi kalau Golkar yang marah, ayo PAN kita berdua saja. Masih bisa itu," tandasnya.
Baca juga:
Balasan tajam Ngabalin saat pemerintah dikritik bertubi-tubi Prabowo
Usai bertemu SBY, Wapres JK tak bisa pastikan koalisi Golkar-Demokrat
Fahri Hamzah nilai kemenangan Pilkada tak pengaruhi Pilpres
Bamsoet: Kami harap SBY mendukung Jokowi dalam koalisi yang sama
Ketum PAN sebut hasil Pilkada bisa tentukan arah koalisi di Pemilu 2019
Ketua DPR yakin pertemuan JK dan SBY dinginkan suhu politik jelang Pilkada