RAPBN 2016 alot, Wapres JK akui telepon semua pimpinan partai

Pemerintah dan DPR sebenarnya sepakat dalam satu hal yakni mendahulukan program-program pro rakyat.

Postur Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 belum juga disahkan. Sebagian besar fraksi di DPR menolak rancangan anggaran tahun depan. Beberapa poin yang menjadi keberatan DPR dari postur anggaran yang diajukan antara lain besarnya alokasi dana PMN sebesar Rp 39 triliun.

Selain itu target penerimaan perpajakan sebesar lebih dari Rp 1.500 triliun. Faktor lain soal rencana pemerintah mencabut subsidi listrik serta kebijakan tax amnesty. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku langsung turun tangan menyikapi penolakan dari fraksi-fraksi di DPR. Lobi-lobi politik dijalankan untuk menyamakan persepsi tentang program-program pemerintah yang masuk dalam RAPBN 2016.

"Saya telepon hampir semua pimpinan partai, juga memahami itu," ucap Wapres JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (30/10).

JK memahami, segala argumen anggota DPR yang menentang beberapa poin dalam RAPBN 2016 adalah aspirasi rakyat. "Ya DPR kan memberi suatu argumentasi yang bagus, ya kita memahami argumentasi itu."

Menurutnya, pemerintah dan DPR sebenarnya sepakat dalam satu hal yakni mendahulukan program-program pro rakyat. "Bahwa ini harus lebih banyak pada program kerakyatan," imbuh JK.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini setuju jika pada akhirnya ada koreksi atau pembatalan atas pagu anggaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMN) sebesar Rp 39 triliun.

"Bahwa contohnya PMN itu tidak sesuai dengan aspirasi DPR, ya kita ikuti," ucap JK.