Rapat paripurna DPR kembali dihujani interupsi kecam pernyataan Donald Trump
Senada dengan PKS, PKB yang diwakili oleh Maman Imamulhaq juga menentang sikap Presiden di negara adidaya tersebut. Dia bahkan meminta pada siapapun yang dekat dengan Trump untuk mengingatkan bahwa apapun yang dikatakan olehnya akan berpengaruh pada dunia.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengadakan rapat paripurna untuk membahas beberapa hal. Mulai dari pembacaan rangkaian surat yang sudah yang diterima oleh DPR dan juga pembacaan laporan terkait RUU Kepalangmerahan.
Saat rapat itu dimulai oleh pimpinan rapat yakni Fadli Zon, forum langsung dihujani interupsi mengenai sikap Presiden Donald Trump yang menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel secara sepihak. Hujan interupsi itu datang dari PKS, NasDem, PKB, PPP, PAN dan Golkar.
Lima fraksi itu mengecam sikap Trump atas pengakuan sepihak tersebut. Mereka pun meminta pemerintah dan DPR melakukan langkah konkret untuk mengatasi hal tersebut.
"Kita mengusulkan atas nama fraksi PKS agar DPR melakukan langkah serius agar pemerintah Republik Indonesia melakukan langkah yang lebih tegas," kata Sekretaris Fraksi PKS, Sukamta dalam Rapat Paripurna, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/12).
Senada dengan PKS, PKB yang diwakili oleh Maman Imamulhaq juga menentang sikap Presiden di negara adidaya tersebut. Dia bahkan meminta pada siapapun yang dekat dengan Trump untuk mengingatkan bahwa apapun yang dikatakan olehnya akan berpengaruh pada dunia.
"Meminta siapapun yang punya hubungan dekat dengan Trump apa yang dikatakan Trump itu berpengaruh," ujar Maman.
Tidak ketinggalan, Golkar yang diwakili oleh Ace Hasan Syadzily, Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati serta anggota Fraksi PAN yang diwakili Ali Taher mengecam tindakan Trump. Namun mereka juga memberikan apresiasi pada pemerintahan Presiden Jokowi atas adanya tindakan konkret untuk mengatasi masalah perdamaian di Palestina.
"Oleh karena itu Fraksi Partai Golkar mengecam pertanyaan Donald Trump. Fraksi Partai Goklar mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia yang secara tegas Presiden Jokowi mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah perdamaian," ucap Ace.(mdk/fik)