'Rakyat harus sabar, 2017 DPR lebih ke politik ketimbang rakyat'

2017-01-09 17:41:11

DPR

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) M Djadijono memprediksi kinerja DPR tahun 2017 belum memiliki perbaikan. Hal ini lantaran konsentrasi DPR di tahun ini akan fokus ke pemilihan kepala daerah serentak.

"Tahun 2017 merupakan awal tahun politik. Tahun dimana perebutan kekuasaan politik berlangsung berupa pelaksanaan Pilkada serentak 15 Februari nanti," ujar Djadijono di kantor Formappi, Jakarta, Senin (9/1).

Dia menambahkan, kinerja DPR tahun 2016 dan 2017 akan selalu dipenuhi kejadian-kejadian dan pertarungan politik. Belum lagi kompromi politik di DPR yang membahas segala rancangan undang-undang di DPR yang berkaitan dengan pemilihan umum, misalnya seleksi komisioner KPU dan Bawaslu.

Dalam kejadian itu, menurutnya, lobi-lobi anggota parpol harus kuat demi kepentingan politik mereka.

"Selain Pilkada serentak. Tahun ini juga dilakukan seleksi komisioner KPU dan Bawaslu serta dilakukan revisi UU Pileg, dan Pilpres yang berkaitan langsung dengan kepentingan politik Parpol induk organisasi semua anggota DPR," tukasnya.

Tidak sekadar lobi politik dalam hal revisi Undang-undang Pileg atau Pilpres, Djadijono menyebutkan di tahun ini pembahasan APBN-P 2017 dan APBN 2018 juga menjadi ladang bagi anggota DPR melakukan lobi politik dengan pemerintah demi memenangkan perebutan kekuasaan pada Pilpres 2019 nanti.

Adanya wacana pendanaan parpol dalam pencalonan presiden 2019 nanti sebesar Rp 1 triliun per partai politik menjadi dasar Djadijono menduga kinerja DPR di tahun ini masih berkutat dengan lobi-lobi politik partai.

"Jika kita mencermati dinamika politik di DPR selama 2016 maka event-event 2017 tampaknya juga diwarnai oleh kompromi besar politik antar fraksi DPR," tukasnya.

"Karena itu rakyat harus mesti bersabar melihat sebagian besar pelaksanaan fungsi-fungsi DPR lebih ke kepentingan politik ketimbang kepentingan rakyat," imbuhnya.(mdk/dan)