Rahmat Yasin dinonaktifkan, PPP segera cari pengganti

PPP juga menegaskan apa yang dilakukan Rahmat Yasin di luar tanggung jawab partai.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah menonaktifkan Rahmat Yasin, sebagai ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Jawa Barat, setelah ditangkap KPK terkait dugaan kasus suap alih fungsi lahan di Bogor seluas 2.754 hektare. Dalam waktu dekat, PPP segera mengadakan rapat untuk mencari pengganti Rahmat.

"Dengan sendirinya diberhentikan sementara. Pergantian pimpinan akan dilakukan melalui rapat Pengurus Harian," kata Ketua DPP PPP, Dimyati Natakusumah di sela-sela Rapimnas PPP di Hotel Aston Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (10/5)

Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy menanggapi santai penangkapan kadernya itu. "Kami melihatnya sebagai urusan pribadi, tidak ada kaitannya dengan partai," ujar singkat.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Rahmat Yasin sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyuapan alih fungsi lahan seluas 2.754 hektar di Bogor. Selain Rahmat, ada dua orang tersangka lain, yaitu Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan M Zairin dan pihak swasta berinisial YY dari PT BJA.

Atas tindakannya, Rahmat disangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi dan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidan(mdk/lia)