Puan sentil Jokowi soal wacana menteri lepas jabatan di parpol

"Ini satu wacana yang harus dibicarakan dengan duduk bersama, tidak hanya kemudian dilontarkan," kata Puan.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani tak sependapat dengan wacana Joko Widodo ( Jokowi ) yang meminta agar calon menteri tak rangkap jabatan di partai politik. Menurut Puan, tidak ada aturan yang melarang seorang menteri rangkap jabatan di partai.

Puan menilai, wacana tersebut tidak sejalan dengan Undang-Undang Partai Politik yang disebut sebagai pilar demokrasi. "Ini bukan masalah baik atau tidak, tapi bagaimana membangun bangsa ke depan, secara undang-undang pilar demokrasi itu partai politik," kata Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

Menurutnya, selayaknya Jokowi terlebih dahulu membicarakan setiap wacana yang akan diberlakukan dalam struktur kabinetnya mendatang. Puan menegaskan bahwa Jokowi belum pernah membahas wacana tersebut.

"Ini satu wacana yang harus dibicarakan dengan duduk bersama, tidak hanya kemudian dilontarkan. Belum pernah bicara terkait masalah itu," imbuh Puan.

Sementara itu, politikus PDIP Arif Wibowo menilai sosok menteri yang nantinya menjabat dalam kabinet Jokowi - JK adalah profesional, terlepas dari jabatannya di partai politik.

"Yang paling penting menurut hemat kami adalah menyangkut soal track record, soal integritas, soal dedikasi, kapasitas, kapabilitas, atau profesionalitas. Jadi itu saja yang paling penting. Kalau kemudian dinilai harus lepas dari parpol saya kira itu bukan sesuatu yang penting," tutur Arif.(mdk/has)