PSI sindir Sandiaga terkait tudingan BPS diatur pemerintah

Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno menuding data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tidak independen karena telah diintervensi pemerintah.

2018-08-31 21:33:00

Sandiaga Uno

Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno menuding data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tidak independen karena telah diintervensi pemerintah. Tudingan itu sudah dibantah oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

Menanggapi tudingan Sandiaga, Juru Bicara bidang kepemudaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedek Prayudi menilai statement Sandiaga berpotensi membawa peradaban demokrasi primitif. Dia mengatakan data yang diambil di lapangan menggunakan metode ilmiah agar dapat memotret fakta dengan tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

"BPS adalah salah satu NSO (National Statistical Office) paling kredibel di mata internasional, bahkan kerap dijadikan NSO tujuan studi banding NSO negara lain," jelas Uki, Jumat (31/8).

Mantan Peneliti Kebijakan United Nations Population Fund ini menangkap kesan Sandiaga tak ingin mengakui bahwa ekonomi membaik berdasarkan data. "Ketimpangan ekonomi menurun sejak pak Jokowi menjabat, Indeks Pembangunan Manusia meningkat di seluruh provinsi dan harga-harga terkendali," kata dia.

"Pak Sandi mesti banyak belajar soal bagaimana membangun argumen politik berbasis data, sebuah karakteristik peradaban demokrasi modern. Data adalah modalitas untuk rujukan beradu gagasan. Meski demikian, setiap data memang memiliki kelemahan, baik itu data nasional maupun internasional, tapi itu area teknis metodologi dan peruntukan. Itupun tidak mengurangi kredibilitas data," tutup Uki.

(mdk/ded)