PSI minta pemerintah berikan anggaran pada NU dan Muhammadiyah

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir juga mengingatkan bahwa memasuki tahun politik 2018 dan 2019 pemerintah, partai politik, ormas serta seluruh komponen bangsa diharapkan memelihara keadaban, kebersamaan, kedamaian, toleransi, kebajikan dan keutamaan dalam kehidupan bangsa dan bernegara.

2018-04-12 18:50:32

Partai Solidaritas Indonesia

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie meminta organisasi masyarakat yang berkontribusi untuk negara antara lain Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah diberikan anggaran oleh pemerintah. Hal tersebut juga untuk kelancaran kegiatan Ormas memerangi intoleransi dan korupsi.

"Kita minta agar ormas ormas termasuk NU dan Muhammadiyah yang sudah memiliki kontribusi yang jelas agar dapat diberikan anggaran dan agar bisa memberikan dakwah dakwah memerangi intoleransi dan korupsi," katanya usai Halaqah Kebangsaan di kantor pusat PP Muhammadiyah, Menteng Raya, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (12/4).

Contohnya, Grace menjelaskan, Muhammadiyah juga telah mendorong adanya fatwa haram terhadap calon legislatif yang memiliki rekam jejak korupsi. Dia pun mengapresiasi langkah tersebut.

"Karena itu kita mendorong adanya anggaran khusus dalam legal formal agar memiliki daya dalam memberikan dakwah dakwah dalam hal ini memerangi intoleransi dan korupsi apalagi menjelang Pilkada dimana banyak pihak yang menggunakan isu ini untuk mendapatkan kekuasaan," tandas Grace.

Terpisah, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir juga mengingatkan bahwa memasuki tahun politik 2018 dan 2019 pemerintah, partai politik, ormas serta seluruh komponen bangsa diharapkan memelihara keadaban, kebersamaan, kedamaian, toleransi, kebajikan dan keutamaan dalam kehidupan bangsa dan bernegara.

"Kontestasi politik tidak perlu menjadi penyebab dan membawa pada situasi keretakan, konflik, dan permusuhan antar komponen bangsa. Semua dituntut berkomitmen menjaga politik dari berbagai penyimpangan dan transaksi yang menyebabkan kerugian besar bagi kehidupan bangsa dan negara," tutur Haedar.

(mdk/fik)