Protes penyadapan, PDIP minta Indonesia keluar dari PBB

Indonesia perlu sikap politik seperti saat Bung Karno menjabat sebagai Presiden Indonesia.

Anggota Komisi I DPR Tjahjo Kumolo menilai wajar jika terjadi penyadapan antar negara. Namun ia menilai, negara juga selayaknya memberikan peringatan agar soal penyadapan ini tak ganggu hubungan bilateral antar negara sahabat.

"Terlepas hubungan kerjasama antara negara secara bilateral dan multilateral dan perjanjian antar negara, yang namanya penyadapan menurut saya itu umum," jelas Tjahjo di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/11).

Tjahjo bahkan mencontohkan, antar suami istri saja biasa saling sadap. Namun ia kembali mengingatkan, jika aksi sadap itu sah jika tak mengganggu hubungan kerjasama.

"Antar suami istri saja bisa saling sadap, apalagi antar negara yang strategis. Masalah penyadapan itu yang sah-sah saja, apakah ini akan ganggu hubungan kerjasama antar negara, tergantung dari mana. Saya kira wajar jika negara beri warning kepada Amerika dan Australia," terang dia.

Sekjen PDIP ini juga berpandangan, jika dalam hal penyadapan ini juga perlu sikap politik. Seperti saat Bung Karno yang kecewa dan pada akhirnya keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Tapi perlu ada sikap politik dari Indonesia. Seperti Bung Karno yang ambil sikap keluar dari PBB," pungkasnya.(mdk/hhw)