Projo: Jangan ganggu presiden dengan agenda pribadi!
Sejumlah pos kementerian dinilai bekerja buruk sehingga menterinya layak diganti.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Projo, Budi Arie Setiadi berpendapat bahwa reshuffle menteri adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Jika ini dilakukan tidak terlepas untuk meningkatkan kinerja kementerian.
"Reshuffle ini sepenuhnya hal prerogatif Presiden pilihan rakyat," ujar Budi saat ditemui usai acara Konferensi Pers Peringatan 17 tahun Reformasi, Minggu (17/5).
Sebagai relawan, tambahnya, apapun keputusan atau kebijakan yang diambil oleh Presiden akan selalu ia dukung. Selain itu, dia juga mengingatkan kepada semua pihak jika pemerintahan Jokowi memiliki sejumlah program pro rakyat.
"Untuk itu, kepada para elit politik kami mengimbau jangan ganggu Presiden dengan agenda-agenda kelompok ataupun pribadi," pungkas Budi.
Baca juga:
Punya kinerja baik, PPP yakin Menteri Lukman tak di-reshuffle
Biar kelihatan kerja, Mendag Gobel disarankan tiru trik Menteri Susi
Jaksa Agung cuek presiden mau rombak kabinet
Cerita Menteri Susi disuap Rp 5 triliun agar mundur dari jabatannya
Jokowi soal reshuffle kabinet: Nanti dilihat, nanti, nanti dilihat