Pro kontra wacana Pansus Pilpres di DPR
Di kalangan politikus Senayan, Pansus Pilpres mendatangkan reaksi beragam. Ada yang mendukung dan menolak.
Sikap kubu Prabowo menolak dan memilih menarik diri dari proses pilpres, kembali dikuatkan oleh wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pilpres di DPR. Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa mengendus adanya beragam kecurangan yang terjadi dalam perhelatan Pilpres 2014. Karena itu, dia mewacanakan pembentukan Panitia Khusus Pilpres untuk mengungkap kecurangan tersebut. Ketua Fraksi PKB di DPR Marwan Jafar menolak tegas dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Pilpres. Menurut dia, KPU sudah berlaku adil dan bekerja dengan baik dalam menyelenggarakan pemilu. Ketua DPR Marzuki Alie menyerahkan wacana Pansus Pilpres kepada fraksi-fraksi di DPR. Jika mayoritas fraksi bersedia, maka Pansus Pilpres bakal terbentuk. Fraksi Partai Hanura di DPR menanggapi santai wacana pembentukan Pansus Pilpres di DPR. Mereka mempertanyakan apa urgensi Pansus Pilpres itu dibentuk.
Hal yang mendasar dari wacana pembentukan Pansus Pilpres, untuk mengungkap dugaan adanya kecurangan seperti yang diungkapkan oleh kubu Prabowo selama pelaksanaan pemilu presiden 2014.
Di kalangan politikus Senayan, Pansus Pilpres mendatangkan reaksi beragam. Ada yang pro dan menolak.
Berikut pro kontra wacana pembentukan Pansus Pilpres di DPR:Pansus untuk ungkap dugaan kecurangan pilpres
"Seharusnya KPU bersikap arif dan bijaksana dalam menyikapi laporan kecurangan dan keberatan yang disampaikan Tim Prabowo-Hatta. Jadi, kita akan bentuk Pansus Pilpres Jilid II secepatnya, karena memang banyak kejanggalan yang terjadi," kata Agun dalam pesan singkat, Selasa (22/7).Pansus Pilpres sarat unsur politis
"Kecurangan apanya? KPU fair kok, tidak perlu dibuat Pansus," ujar Marwan dalam pesan singkat, Rabu (23/7).
Dia menilai, Pansus Pilpres dibentuk tidak relevan dan sangat kuat unsur politisnya. Sebab KPU sudah dinilai transparan.Perlu juga dibentuk Pansus Pemilu Legislatif
"Persoalan Pansus diserahkan saja kepada kehendak fraksi masing-masing," tegas Marzuki yang juga Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.
Kendati begitu, dia melihat bahwa tidak hanya pilpres yang harusnya dibuat Pansus, melainkan juga pileg. Karena dia melihat penyelenggaraan pileg lebih brutal.Urgensi Pansus Pilpres dipertanyakan
Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Husin mengatakan, semua orang bebas berpendapat. Wacana Pansus Pilpres yang awalnya diungkap Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa dinilai sebagai hak politik.
"Namun perlu diketahui untuk membentuk Pansus perlu syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan yang paling utama adalah apa urgensinya," ujar Saleh dalam pesan singkat kepada wartawan, Rabu (23/7).