Presiden PKS sebut DPT jadi rumit karena proyek e-KTP bermasalah

Presiden PKS sebut DPT jadi rumit karena proyek e-KTP bermasalah. Menurut Sohibul Iman, jika sesuai dengan blue print, pembuatan e-KTP bakal sukses dan tak berdampak pada DPT. Terlebih, proyek ini menelan biaya yang sangat besar yakni Rp 6 triliun lebih.

2017-02-10 16:02:06

PKS

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Sohibul Iman menilai, polemik Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap Pemilu terjadi karena kacaunya proyek e-KTP yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut dia, penerapan e-KTP tidak sesuai dengan apa yang dibahas di DPR, hingga berujung karut marut.

"Kritik kita untuk DPT sebetulnya sudah lama. Kita padahal sudah bertekad dan sudah di DPR memutuskan mengeluarkan pendanaan yang besar melalui e-KTP. Kalau e-KTP berjalan dengan baik sukses seperti dibikin dalam blue print, ini sebetulanya persoalan DPT tidak akan serumit ini," kata Sohibul Iman saat di Kota Semarang, Jawa Tengah Jumat (10/2) siang tadi.

Padahal, menurut Sohibul Iman, jika sesuai dengan blue print, pembuatan e-KTP bakal sukses dan tak berdampak pada DPT. Terlebih, proyek ini menelan biaya yang sangat besar yakni Rp 6 triliun lebih.

"Tapi e-KTP ini bisa dikatakan jauh dari keberhasilan seperti yang diharapkan. Jadi, kritik pertamanya adalah ketidakberhasilan membuat e-KTP ini. Padahal anggaranya lebih dari Rp 6 triliun," ungkapnya.

Meski persoalan DPT belum juga beres, Sohibul Iman meminta dan mendesak kepada para steakholder penyelenggara Pilkada serentak untuk bisa bekerja lebih baik menghadapi Pilkada serentak yang akan digelar pada 15 Feberuari nanti.

"Yang kedua, tentu saja dengan keterbatasan hasil e-KTP yang seperti itu, ya kita mendesak sebetulnya ke semua penyelenggara pemilu dari pusat sampai daerah, mereka untuk bisa bekerja lebih baik lagi. Ini sekarang tinggal dua hari lagi, persoalan di DKI juga masih besar. Saya nggak tahu kalau di kabupaten sini (Jateng)," ungkapnya.

Sohibul Iman berharap, ke depan, persoalan e-KTP yang mempengaruhi persoalan DPT menjelang Pilkada serentak ini tidak terulang kembali.

"Ke depan saya kira, persoalan DPT ini harus dikelola dengan profesional dan harus selesai jauh-jauh hari. Jangan mepet-mepet lah," pungkasnya.

(mdk/rnd)