Prabowo setuju Ahmad Muzani jadi Wakil Ketua MPR
Prabowo setuju Ahmad Muzani jadi Wakil Ketua MPR. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan, Sekretaris Jenderalnya Ahmad Muzani cocok menjadi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Partai Gerindra. Hal itu, kata dia, bisa dinilai dari rekam jejak Muzani selama ini.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan, Sekretaris Jenderalnya Ahmad Muzani cocok menjadi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Partai Gerindra. Hal itu, kata dia, bisa dinilai dari rekam jejak Muzani selama ini.
"Menurut kalian pantas enggak. Saya kira patas lah. Dari segi senioritas, dari segi rekam jejak," Prabowo di DPP Partai Gerinda, Jakarta Selatan, Sabtu (10/2).
Melalui beberapa pertimbangan itu, Mantan Danjen Kopasus ini optimis Dewan Pembina akan menyetujui Muzani menjabat sebagai Wakil Ketua MPR. Ia juga yakin seluruh pengurus menginginkan Muzani menduduki posisi tersebut.
"Saya kira ujungnya nanti dewan pembina akan setuju," ujarnya.
"Tentunya harapan semua pengurus seperti itu," ucapnya.
Di tempat yang sama, Muzani masih belum secara gamblang menyatakan siap menjadi Wakil Ketua MPR. Ia mengaku masih harus menunggu pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) di sidang paripurna mendatang.
"Kita masih tunggu paripurna tanggal 12 Februari, Senin karena itu adalah penetapan perubahan UU MD3 mengambil keputusan," tandasnya.
Diketahui, dalam UU MD3 diatur mengenai penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR, DPD dan DPRD. Direvisi kali ini, sudah dipastikan PDIP akan mendapatkan satu kursi pimpinan DPR dan MPR karena ia adalah partai pemenang pemilu.
Kemudian untuk dua kursi di MPR rencananya akan diisi oleh PKB dan Partai Gerindra. Sedangkan pemilihan posisi pimpinan DPD akan diserahkan sepenuhnya ke internal DPD.
Baca juga:
Belum mendesak, pengesahan revisi UU MD3 diminta NasDem ditunda
Soal panggil paksa mitra DPR, Polri hanya ikuti ketentuan Undang-Undang
NasDem sebut pemanggilan paksa muncul karena KPK sempat tak hadir ke DPR
Tak terkait Pansus KPK, panggil paksa mitra DPR di UU MD3 karena Kapolri bingung
Nono Sampono ingin pimpinan baru DPD wakil dari kawasan tengah
'Semakin kuat dugaan lobi politik Arief Hidayat'
PDIP dapat jatah satu pimpinan DPR, anggaran diambil dari APBN 2018