Prabowo: Saya Diberi Label Pendukung ISIS Yang Berjuang Untuk Khilafah

"Saya memimpin partai yang multiras. Sumpah partai saya adalah untuk membela Pancasila, semua ras dan semua agama," kata Prabowo.

2018-11-21 19:30:00

Prabowo Subianto

Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto mengkritisi rusaknya sistem demokrasi Indonesia yang terjadi akhir-akhir ini. Prabowo mencontohkan jika ada orang yang menggunakan hak kebebasan untuk berekspresi di media sosial untuk memaparkan kebenaran justru diburu dan dihukum.

"Sangat menyedihkan juga bahwa perkembangan Indonesia menuju demokrasi juga mengalami bentuk pengkerdilan. Orang-orang yang menggunakan hak kebebasan berekspresi atau beropini kadang-kadang di sosial media diburu. Ini adalah sebuah pelanggaran yang mencolok dan menyedihkan dalam hak-hak dasar warga negara," kata Prabowo saat menjadi pembicara di dalam Indonesia Economic Forum yang digelar di Hotel Shangrilla, Jakarta Pusat, Rabu (21/11).

Bahkan yang lebih parahnya lagi, kata Prabowo, beberapa ulama di Indonesia tak diberikan izin untuk memberikan ceramahnya karena dianggap sebagai ekstrimis. Dan yang lebih menyakitkan, lanjut Prabowo, bahwa dirinya difitnah dan dituduh sebagai orang yang mendukung gerakan ISIS dan akan membentuk pemerintahan khilafah yang keluar dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

"Kami memiliki ulama yang tidak diizinkan memberikan orasinya karena dicap sebagai ekstrimis. Saya sendiri telah diberi label sebagai pendukung ISIS yang berjuang untuk kekhalifahan. Jenis tuduhan seperti ini betul-betul bertentangan dengan kenyataan yang ada. Saya memimpin partai yang multiras. Sumpah partai saya adalah untuk membela Pancasila, semua ras dan semua agama. Oleh karena itu, saya sangat khawatir," ujar Prabowo.

Ketua Umum Gerindra itu menjelaskan bahwa saat ini ada fenomena yang sangat merusak sistem demokrasi dalam sistem pemilu di Indonesia, yakni keberadaan data pemilih tambahan sebanyak 31 juta jiwa dari Kemendagri namun data tersebut tidak dapat dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Sekarang ada kontroversi dalam pemilihan umum karena ada sekitar 31 juta nama yang tidak bisa dibuka. Bahkan 1 juta nama yang tidak terhitung saja sebetulnya merupakan pelanggaran, ini merupakan penghinaan terhadap demokrasi yang nyata," imbuhnya.

"Sejarah mengajarkan kita bahwa jika kita tidak mau menghormati kehendak rakyat, berkali-kali dalam sejarah, rakyat akan menyatakan kehendak mereka dengan cara lain selain kotak suara. Itu adalah pelajaran sejarah dan saya tidak mau melihat kejadian ini terjadi di Indonesia. Saya hanya mengingatkan semuanya bisa menjalankan roda demokrasi yang baik, mari kita saling menghargai dan bermain sesuai aturan," tandasnya.

(mdk/ded)