Prabowo-Sandi akan Jalankan Pemerintahan yang 'Smart Governance'

Pemerintahan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berkomitmen membuat kebijakan publik berbasis data. Salah satu cara yang akan ditempuh yakni menjadikan kartu tanda penduduk (KTP) sebagai sumber data utama.

2019-03-20 21:57:56

Pilpres 2019

Anggota Litbang Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Harryadin Mahardika mengatakan, dalam lima tahun terakhir sering kali pemerintah mengambil kebijakan tanpa dasar pemikiran yang kuat. Sehingga publik menjadi saksi seringnya kebijakan itu direvisi atau disesuaikan.

"Sering terjadi impor pangan, banyak masyarakat ditolak berobat di rumah sakit, itu semua terjadi karena kesemerawutan data. Prabowo-Sandi punya komitmen yang jelas terhadap pengambilan kebijakan yang berbasis data," kata Harryadin dalam diskusi Integrasi e-KTP, Kartu Sakti Revolusi 4.0 di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I No 35, Jakarta Selatan, Rabu (20/3).

Harryadin mengatakan, salah satu upaya yang akan ditempuh Prabowo-Sandi adalah memperbaiki karut marut data kependudukan. Berbekal data kependudukan yang akurat, Prabowo-Sandi akan mengevaluasi kebijakan pemerintah yang tidak efisien atau bahkan menyusun program-program baru yang dibutuhkan masyarakat.

"Ini yang akan menjadikan pembeda dari pemerintahan saat ini. Pemerintahan ke depan akan benar-benar menjalankan pemerintahan yang bersifat smart governance, bahwa kebijakan itu tidak bisa lagi didasari kepentingan-kepentingan saja atau oleh insting," kata Harryadin.

Haryadin memastikan, saat Prabowo-Sandi mendapatkan mandat dari rakyat pada 17 April 2019, keduanya akan membuat kebijakan yang betul-betul bermanfaat oleh rakyat.

"Oleh karena itu, tanggal 17 April nanti saat Prabowo-Sandi terpilih, kita akan melihat pemimpin yang akan mengambil kebijakan berbasis data secara ilmiah dan menggunakan hati nurani ketika memutuskan untuk mengambil kebijakan tersebut," imbuh politisi Partai Gerindra itu.

(mdk/rnd)