PPP sebut Asman Abnur sudah seharusnya mundur sebagai menteri

Pengunduran diri itu, lanjutnya, sebagai sebuah konsekuensi PAN tak lagi bergabung dengan pemerintah. Sikap seperti ini menurutnya harus menjadi tradisi dalam perpolitikan Indonesia.

2018-08-14 16:16:15

Asman Abnur

Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri dilakukan setelah PAN yang merupakan partainya tak lagi bergabung dalam koalisi Jokowi. Menurut Sekjen PPP Arsul Sani, sudah seharusnya Asman mengundurkan diri.

"Saya melihat dalam tradisi politik kita ini memang harus diteguhkan kalau katakanlah satu partai atau satu fraksi sebagai kepanjangan tangan dari partai itu sudah menyatakan diri di luar pemerintahan ya memang harus mengundurkan diri menurut saya. Bahkan jangan menunggu diganti," jelasnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/8).

Pengunduran diri itu, lanjutnya, sebagai sebuah konsekuensi PAN tak lagi bergabung dengan pemerintah. Sikap seperti ini menurutnya harus menjadi tradisi dalam perpolitikan Indonesia.

Terkait perombakan kabinet dan siapa pengganti Asman Abnur, Arsul mengatakan menjadi hak prerogatif presiden. Pengganti Asman bisa berasal dari politikus, teknokrat atau praktisi reformasi birokrasi.

"Kita serahkan pada presiden karena kalau kita selalu buat distingsi yang jelas itu seolah-olah kalau dari yang politisi itu enggak profesional. Kalau profesional itu seolah-olah enggak ada sikap politik, ya enggak gitu juga lah. Itu banyak juga orang profesional yang berada di parpol," jelas Sekjen PPP ini.

Partainya, ditegaskan Arsul, tak akan meminta kursi atau menyodorkan kadernya sebagai pengganti Asman. Ia menegaskan bahwa perombakan kabinet menjadi hak presiden sepenuhnya.

Penggantian menteri menjelang tahun-tahun terakhir pemerintahan menurutnya tak akan mengganggu program kerja pemerintah. Pasalnya tugas teknis dari menteri bisa tetap dijalankan jajaran di bawahnya. Menteri hanya sebagai peletak kebijakan.

"Menteri itu kan sebetulnya peletak kebijakan. Dia tidak melakukan kerja-kerja teknis. Kerja teknis dilakukan, dipimpin Eselon I," ujarnya.

(mdk/fik)