PPP: Reshuffle bukan soal jatah kursi menteri, tapi perbaikan

"Reshuffle atau tidak, itu kembali pada prerogatif presiden."

2016-04-14 17:08:51

Reshuffle kabinet

Presiden Jokowi sudah menunjukkan sinyalemen kuat untuk segera melakukan perombakan (reshuffle) dalam susunan kabinetnya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan presiden sendiri bahwa dia terus membicarakan masalah ini dengan Wapres Jusuf Kalla (JK), walaupun belum ada kata sepakat.

Wakil Ketua Fraksi PPP Arwani Thomafi mengatakan, posisi dan dukungan pihaknya pada pemerintah dilakukan untuk memastikan jalannya pemerintahan yang sah. Dia berharap, hal ini akan memberikan manfaat kepada rakyat, dan bukan hanya berorientasi pada masalah politis lainnya, semacam bagi-bagi jatah kursi menteri.

"Sama sekali bukan dalam kerangka jatah kursi menteri. Reshuffle itu jika harus dilakukan, harapannya adalah pada perbaikan kinerja pemerintah," ujar Arwani dalam sebuah diskusi di Gedung DPR di Senayan, Kamis (14/4).

Arwani mengatakan, reshuffle yang berfokus pada perbaikan kinerja pemerintahan adalah untuk mengatasi kekurangan, termasuk dalam hal koordinasi antar menteri.

Namun yang harus ditekankan adalah, jangan sampai hak prerogatif ini diintervensi, apalagi sampai memberikan tekanan kepada presiden.

"Kepemimpinan menteri ini juga jadi sorotan, bagaimana mengharmonikan birokrasi itu sendiri. Saya melihat reformasi birokrasi belum implementatif. Artinya, reformasi belum sejalan dengan keinginan kita," ujar Arwani.

"Reshuffle atau tidak, itu kembali pada prerogatif presiden. Apakah dengan cara di luar reshuffle atau menggunakan kebijakan presiden itu, bagi PPP kebijakan presiden akan tetap kita dukung. Memberi masukan boleh, sebagai partai politik bahkan pengamat. Tapi tidak boleh memaksa prerogatif presiden itu," pungkasnya.

(mdk/ren)