PPP nilai wajar komitmen Jokowi soal rangkap jabatan bisa berubah
PPP tidak mempermasalahkan soal larangan rangkap jabatan menteri yang kini dilanggar sendiri oleh Presiden Joko Widodo. Hal biasa bila Jokowi mengubah kebijakannya atau komitmennya. Bagi PPP, yang penting sifatnya tidak menabrak peraturan Perundangan-undangan.
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani tidak mempermasalahkan soal larangan rangkap jabatan menteri yang kini dilanggar sendiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, hal biasa bila Jokowi mengubah kebijakannya atau komitmennya.
"Soal rangkap jabatan itu adalah persoalan kebijakan Presiden. Bukan penabrakan terhadap aturan Perundangan-undangan. Yang namanya kebijakan itu boleh berubah karena situasinya juga bisa berubah," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (23/1).
Bagi PPP, kata dia, yang penting sifatnya tidak menabrak peraturan Perundangan-undangan. Arsul menganggap persoalan ini bukanlah bentuk inkonsistensi Jokowi. Menurutnya, selama rangkap jabatan tidak mengganggu kinerja kabinet, maka tidak ada hal yang harus dipermasalahkan.
"Beliau bisa mengatur waktu atau tidak, beliau bisa melaksanakan tugas-tugasnya tidak sebagai menteri sesuai target-target yang diberikan Presiden. Selama itu bisa dilaksanakan so what's the problem there?," ucapnya.
Saat ini, di kabinet kerja terdapat ada menteri yang masih menjadi pengurus aktif partai yakni Menteri Perindustrian yang juga Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Menteri Sosial yang juga korbid hubungan eksekutif dan legislatif Golkar Idrus Marham.
Baca juga:
Idrus tak ada masalah jabat menteri dan Korbid di Golkar
3 Politikus Golkar yang rangkap jabatan di Kabinet Jokowi
Edhy Prabowo tak masalah menteri rangkap jabatan asalkan tak ganggu kinerja
Airlangga masih di kabinet, PAN sindir Jokowi langgar komitmen dan janjinya sendiri
Airlangga rangkap jabatan, PDIP ingin aktifkan lagi Puan Maharani