PPP nilai program sekolah lima hari tak bisa bentuk karakter siswa

PPP nilai program sekolah lima hari tak bisa bentuk karakter siswa. Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan, pihaknya menolak jika program yang dikenal Full Day School (FDS) itu diwajibkan kepada seluruh sekolah di Indonesia. Sebab hal itu, bisa mengesampingkan kearifan-kearifan lokal di setiap sekolah & masing-masing daerah.

2017-08-11 20:07:00

Full Day School

Program lima hari sekolah dengan waktu belajar delapan jam gagasan Mendikbud Muhadjir Effendi menuai penolakan keras dari berbagai kalangan. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) salah satu yang paling kencang menolak aturan tersebut.

Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan, pihaknya menolak jika program yang dikenal Full Day School (FDS) itu diwajibkan kepada seluruh sekolah di Indonesia. Sebab hal itu, bisa mengesampingkan kearifan-kearifan lokal di setiap sekolah dan masing-masing daerah.

"Sepanjang semangat dan konsepnya seperti yang diatur dalam Permendikbud, maka PPP berpendapat bahwa tujuan pendidikan karakter yang ingin dicapai dengan FDS itu malah sulit tercapai karena meninggalkan kearifan-kearifan lokal yang kita jumpai dalam berbagai kelompok masyarakat luas terkait dengan pembangunan karakter anak," kata Arsul saat dihubungi merdeka.com, Jumat (11/8).

Mendikbud mengklaim, program lima hari sekolah dapat membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tengah digemborkan pemerintah. Selain itu, Mendikbud juga yakin, program tersebut mampu tangkal radikalisme yang belakangan marak terjadi.

Arsul berharap, Muhadjir lebih dulu berkonsultasi dengan berbagai pihak sebelum meluncurkan program lima hari sekolah tersebut. Dengan demikian, Arsul yakin, program pendidikan karakter tidak akan mendapatkan penolakan keras, termasuk oleh Nahdlatul Ulama (NU).

"Lakukanlah konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan pendidikan khususnya agama dan tokoh-tokoh setempat, untuk melihat kearifan-kearifan lokal seperti apa yang bisa dirumuskan bagi pengembangan pendidikan karakter. Solusinya bisa kolaborasi sekolah umum dengan madrasah diniyah atau lembaga pendidikan keagamaan lainnya. Yang bisa jadi kemudian di daerah-daerah tertentu sekolahnya FDS, di daerah-daerah lainnya tetap seperti saat ini, tapi dengan konten yang berbeda," tutur dia.

(mdk/rnd)