PPP minta Jokowi lihat rapor menteri sebelum lakukan reshuffle

PPP minta Jokowi lihat rapor menteri sebelum lakukan reshuffle. Arsul Sani menyarankan, Presiden Joko Widodo untuk melihat rapor kementerian dan lembaga yang dianggap kurang baik oleh Kemenpan RB tahun lalu. Arsul mengatakan, Jokowi bisa melakukan pembenahan di kementerian dan lembaga yang mendapat rapor merah.

2016-12-29 16:25:41

Reshuffle kabinet

Jelang tutup tahun 2016, muncul kabar Presiden Joko Widodo bakal melakukan perombakan jajaran menteri Kabinet Kerja. Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan, reshuffle kabinet kerja adalah kewenangan dan hak prerogatif Jokowi. Menurut Arsul, Jokowi tidak memiliki kewajiban untuk berkonsultasi dengan partai pendukung jika ingin merombak menterinya.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menyarankan, Presiden Joko Widodo untuk melihat rapor kementerian dan lembaga yang dianggap kurang baik oleh Kemenpan RB tahun lalu. Arsul mengatakan, Jokowi bisa melakukan pembenahan di kementerian dan lembaga yang mendapat rapor merah.

"Kalau kita mengacu pada rapor LAKIP tahun lalu dari Kemenpan RB maka yang masih perlu dilakukan adalah pembenahan di kementerian/lembaga yang rapornya merah utamanya yang masuk 10 besar terbawah," kata Arsul saat dihubungi, Kamis (29/12).

Dia mengimbau, Jokowi untuk lebih dulu melakukan evaluasi dan perbaikan kementerian dan lembaga dengan nilai terendah. Jika setelah dievaluasi, kinerja kementerian tersebut masih belum memuaskan, maka sebaiknya Jokowi mengambil langkah perombakan.

"Kalau saya yang penting ada evaluasi kembali apakah ada perbaikan setelah penerbitan rapor tersebut dan hasilnya disampaikan kepada publik," jelasnya.

Pihaknya mengaku tak ingin ikut campur dengan rencana reshuffle menteri kabinet kerja. PPP mempercayakan keputusan reshuffle kepada Jokowi karena merupakan hak prerogatif presiden. Ditambah lagi, hanya Jokowi yang tahu kebutuhan dari pemerintahannya.

"Soal apakah akan ada lagi atau tidak reshuffle kabinet, kita percayakan saja sepenuhnya sama Presiden. Selain merupakan hak prerogatif Presiden, yang tahu apakah ada kebutuhan reshuffle atau tidak ya Presiden," tegas dia.

(mdk/rnd)