PPP Harap Anggota Dewan Pengawas KPK Bukan Berasal dari Partai Politik
"Sehingga tidak terkesan nanti konflik of interest atau terkesan ada politisasi di KPK," kata Arsul.
Anggota Komisi III Asrul Sani berharap anggota dewan pengawas KPK bukan sosok yang masih aktif di partai politik. Masukan tersebut sudah pernah disampaikan kepada Presiden Jokowi.
"Sehingga tidak terkesan nanti konflik of interest atau terkesan ada politisasi di KPK. Kecuali, kalau orang itu menjadi politisi tapi sudah menjadi pejabat publik yang lain seperti disebut-sebut Gayus Rumbut. Tidak masalah seperti itu," kata dia, saat ditemui, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (13/12)
"Karena beliau kemudian sudah terpisah dari dunia politik menjadi Hakim Agung menjadi pengadil. Tapi kalau orang itu katakanlah baru pensiun dari DPR Kemudian ditunjuk jadi dewas, PPP kurang pas," lanjut dia.
Terkait siapa saja yang masuk menjadi dewan pengawas KPK, dia mengaku tidak tahu. Sebab hal itu sepenuhnya menjadi wewenang Presiden.
"Kami belum tahu dan saya kira, kan apa tidak tahu pun tidak masalah. Kenapa? Yang harus tahu kan nanti kalau sudah diangkat bekerja dengan benar. Itu yang harus kita tahu," imbuhnya.
Amanat UU KPK
Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menerangkan, berdasarkan amanat UU KPK dewan pengawas KPK memang dipilih oleh Presiden pada tahap awal. Selanjutnya akan dipilih melalui seleksi oleh Pansel.
"Karena UU-nya yang pertama kali itu memberikan kewenangan kepada presiden menunjuk dan mengangkat dewas itu. Nanti kalau yang kedua ini kan empat tahun pertama saja. Selanjutnya kan proses seleksi, proses seleksi ya apa harus terbuka semua," urai Asrul.
Dia pun meyakini bahwa Presiden sudah meminta masukan dari berbagai pihak dalam penggodokan dan penentuan dewan pengawas KPK. "Saya yakin Presiden telah mempertimbangkan banyak hal ya. Dan barang kali tidak terungkap saja ke media bahwa presiden juga minta masukan dari berbagai pihak utamanya dari berbagai elemen masyarakat sipil," ujarnya.
"Jadi juga jangan dianggap sesuatu yang tidak muncul di ranah publik di media itu seolah-olah hanya katakanlah maunya Pak Presiden, tidak juga. Kalau yang saya dengar beliau minta masukan juga dari berbagai kalangan," tandasnya.
Nama Sudah di Kantong Jokowi
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD merahasiakan nama-nama Dewan Pengawas KPK. Dia menyatakan, nama-nama tersebut sudah berada di kantong Presiden Joko Widodo.
"Nama Dewas KPK sudah sampai di kantong presiden," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (12/12), dikutip dari Antara.
(mdk/ray)