PPP: DPT kacau, koordinasi KPU dan Kemendagri bermasalah

"Menjelang penetapan DPT baru ada masalah. Harusnya dibuka dan diadakan pleno sebelumnya," kata PPP.

Partai Persatuan Pembangun (PPP) menilai koordinasi KPU dan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) kacau. Partai berlambang kabah itu menganggap persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) belum sepenuhnya bersih.

Ungkapan PPP itu disampikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bapilu) DPP PPP, Fernita Darwis. Menurut Fernita, masalah daftar pemilih tetap ini harusnya sejak awal dijelaskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Menjelang penetapan DPT baru ada masalah. Harusnya dibuka dan diadakan pleno sebelumnya," ujar Fernita saat rapat pleno penetapan DPT di kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (4/11).

Dia juga meminta agar mekanisme tersebut disahkan secepatnya. Selain itu, pengesahan DPT tidak dipaksakan. Selain itu, dia menyarankan agar KPU memberikan penjelasan dan penyelesaian terhadap 10,4 juta DPT yang bermasalah itu.

"Jangan ada dusta di antara kita," kata Fernita.(mdk/ian)