PPP dan PDIP sindir sikap di Perppu Ormas, PAN harap Jokowi maklum

PPP dan PDIP sindir sikap di Perppu Ormas, PAN harap Jokowi maklum. Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan setiap partai yang tergabung dalam koalisi seharusnya memegang teguh etika politik. Dia mencontohkan, PPP akan memutuskan mundur dari koalisi apabila sudah tidak bisa bersama-sama.

Partai Amanat Nasional (PAN) tercatat sudah dua kali berbeda sikap dengan koalisi partai pendukung pemerintah soal isu strategis di DPR, yakni Rancangan Undang-undang Pemilu dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Partai Persatuan Pembangunan menyindir sikap PAN itu.

Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan setiap partai yang tergabung dalam koalisi seharusnya memegang teguh etika politik. Dia mencontohkan, PPP akan memutuskan mundur dari koalisi apabila sudah tidak bisa bersama-sama.

"Bagi kami yang paling penting ketika kita sepakat untuk koalisi, etika koalisinya harus kita pegang dari sisi partai pendukung. Artinya kalau PPP ketika sudah tidak bisa lagi bagi PPP ini katakan lah bersama-sama, kalau kami harus tegas keluar dari koalisi," kata Arsul di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10).

Menurutnya, keputusan itu untuk mundur dari koalisi penting agar partai-partai lain tidak mendorong-dorong hal tersebut. "Kalau anggota koalisi tidak bisa bersama-sama lagi dengan anggota koalisi lainnya harus bersikap. Jadi tidak usah kemudian anggota koalisi lain yang mendorong-dorong begitu untuk bersikap," tegasnya.

Kendati demikian, kata Arsul, PPP menyerahkan evaluasi atas sikap PAN itu kepada Presiden Joko Widodo sebagai pihak yang berwenang.

"Kita serahkan kepada Pak Jokowi kalau itu, karena satu-satunya yang berhak mengevaluasi kan Pak Jokowi. Kalau anggota partai koalisi yang lain kan tidak punya hak untuk mengevaluasi partai koalisi lainnya," tukasnya.

Terpisah, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengaku mendapat informasi bahwa PAN sebenarnya menerima Perppu Ormas dengan catatan beberapa hari lalu. Namun, dia heran, PAN tiba-tiba berubah sikap dengan menolak Perppu Ormas bersama Gerindra dan PKS saat rapat paripurna pada Selasa (24/10).

"Informasi itu valid ya, tapi kok hari-hari terakhir ada perubahan. Semula kami dengar pandangan mereka minta direvisi ada perbaikan kami juga tidak keberatan," ungkapnya.

PDIP tak mempersoalkan sikap PAN terkait Perppu Ormas. Akan tetapi, Hendrawan mengingatkan setiap pilihan politik ada konsekuensinya.

"Tetapi jangan korelasi langsung (ke koalisi). Apalagi politik kita politik kebersamaan, politik gotong royong," tutur Hendrawan.

Terpisah, Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengklaim penolakan itu merupakan hasil dari penyerapan aspirasi kepada masyarakat. Dia meyakini Presiden Jokowi akan mentolerir perbedaan sikap yang ditunjukkan partainya tersebut.

"Saya kira Pak Jokowi maklum dengan perbedaan ini dan kami ketika itu diputuskan kami hormati," klaimnya.

Ditambahkannya, jika Presiden melakukan evaluasi terhadap posisi PAN di kabinet dan koalisi partai pendukung pemerintah tentu tidak didasarkan kepada perbedaan sikap atas Perppu Ormas. Dia menegaskan, setiap menteri Kabinet Kerja harus dievaluasi kinerja.

"Jadi kalau Pak Jokowi mengevaluasi dalam waktu dekat saya yakin bukan karena Perppu Ormas," tukas Yandri.(mdk/eko)