PPP belum pasti hadir pelantikan pimpinan tambahan MPR

PPP belum pasti hadir pelantikan pimpinan tambahan MPR. Bahwa penambahan kursi wakil ketua MPR diberikan kepada partai politik (parpol) yang memperoleh suara terbanyak di Pemilu 2014, yaitu nomor urut 1,3 dan 6.

2018-03-21 20:06:15

PPP

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum dapat memastikan akan menghadiri pelantikan penambahan pimpinan MPR pada, Senin (26/3) mendatang. Sebab Fraksi PPP telah meminta MPR untuk mengkaji ulang Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau MD3.

"Belum tahu (hadir atau tidak)," kata Ketua Fraksi PPP Arwani Thomafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/3).

Dia menyebut pihaknya keberatan dan tidak ikut bertanggungjawab untuk Pasal 427a dan huruf c yang telah tertulis dengan jelas. Bahwa penambahan kursi wakil ketua MPR diberikan kepada partai politik (parpol) yang memperoleh suara terbanyak di Pemilu 2014, yaitu nomor urut 1,3 dan 6.

Menurut dia, suara terbanyak itu tidak dapat diartikan sebagai jumlah kursi di DPR, namun suara di Pemilu. "Kalau seperti itu maka suara terbanyak keenam adalahPAN, kami enggak ingkari kesepakatan dulu yang latar belakangi pembuatan UU. Tapi implementasi UU harus lihat kata-kata, harus tafsir literalis," papar dia.

Karena hal itu, Arwani mempersilakan masyarakat untuk melakukan upaya uji materi terhadap UU MD3. Apalagi, MPR merupakan lembaga yang mempunyai posisi untuk menjaga dan mengawal konstitusi.

Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com

(mdk/eko)