Polmark sebut majelis taklim paling penting untuk raup suara di Pilpres
Polmark sebut majelis taklim paling penting untuk raup suara di Pilpres. Terlihat dari rata-rata lima rilis survei nasional jaringan sosial terpenting, kata Eep, yaitu majelis taklim lebih besar jangkauannya yaitu 34,5 persen, NU 29,2 persen, lalu disusul Muhammadiyah yang hanya 6,6 persen.
Founder dan CEO Polmark Indonesia Eep Saefulloh Fatah menjelaskan bahwa jaringan sosial yang paling penting untuk meraup suara di Pilpres 2019 adalah majelis taklim. Sebab dalam ruang lingkup majelis taklim, menurut Eep, tidak terbatas antar organisasi Islam lainnya seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.
"Akan sangat diperhitungkan (Majelis Taklim di Pilpres 2019)," kata Eep di Hotel Veranda saat diskusi dengan tema Pilkada 2015-2018 dan Peta Baru Pilpres 2019, Kamis (18/10).
Terlihat dari rata-rata lima rilis survei nasional jaringan sosial terpenting, kata Eep, yaitu majelis taklim lebih besar jangkauannya yaitu 34,5 persen, NU 29,2 persen, lalu disusul Muhammadiyah yang hanya 6,6 persen.
"Majelis taklim atau institusi pengajian yang sangat akar rumput adalah jaringan sosial yang paling penting. Lebih besar jangkauan jaringan itu dibandingkan NU. Majelis taklim 34,5 persen, NU 29,2 persen, dan Muhammadiyah 6,6 persen untuk 5 survei nasional," kata Eep.
Karena itu dari data tersebut diminta untuk para tim sukses agar tidak mengabaikan para majelis taklim untuk meraup suara.
"Timses jangan sampai abai. Keikutsertaan dalam jaringan ini tumpang tindih. Orang NU tidak mungkin Muhammadiyah. Tetapi orang NU boleh jadi peserta majelis taklim, begitu juga Muhammadiyah," kata Eep.
Diketahui survei jaringan sosial tersebut dilakukan dalam rentang waktu 20 Mei 2013-6 Juni 2018. Dengan jumlah responden 96.930 responden dengan masing-masing survei di tingkat kabupaten dan kota. Adapun metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Baca juga:
PKB setuju dana saksi pemilu masuk APBN 2019, tetapi tak dikelola partai
Dua menteri Kabinet Kerja dilaporkan ke Bawaslu
Koreksi jari bos IMF berujung Luhut & Sri Mulyani dilaporkan ke Bawaslu
Ketum PAN setuju jika dana saksi Pemilu dibebankan ke APBN
Zulhas minta Bawaslu pilah pelanggaran kampanye agak tak semua berujung hukum
Kepada timses Jokowi, Menko Luhut klarifikasi tak maksud kampanye saat IMF