Politisi Golkar Kritisi Jabatan Ketum Airlangga Hartarto Rangkap Menteri

Menurutnya, karakteristik ketum parpol dan menteri berbeda. Tugas keseharian menteri ialah fokus menjalankan tugas pemerintah. Sementara, ketum parpol harus mengurus partai dan juga rapat rutin. Jika merangkap, tugas keduanya tidak total.

Politisi Partai Golkar Lawrence Siburian menentang Ketum Golkar Airlangga Hartarto yang merangkap sebagai menteri. Ia pun mengingat pernyataan Presiden Jokowi yang tak membolehkan ketum parpol merangkap jabatan di kabinetnya.

"Karena itu betul Pak Jokowi itu tak boleh dirangkap. Kalau mau Partai Golkar itu besar, maka Pak Airlangga harus memilih. Jadi menteri atau ketum. Gak bisa rangkap dua kalau kemarin itu sangat pengecualian lah," kata Lawrence dalam diskusi di D'Consulate, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7).

Menurutnya, karakteristik ketum parpol dan menteri berbeda. Tugas keseharian menteri ialah fokus menjalankan tugas pemerintah. Sementara, ketum parpol harus mengurus partai dan juga rapat rutin. Jika merangkap, tugas keduanya tidak total.

"Jadi karakteristik dua jabatan ini berbeda, oleh karena itu kedepan (merangkap menteri) gak bisa, gak boleh. Karena dia juga gak ke daerah Pak Airlangga. Sedangkan partai Golkar ini harus ke daerah-daerah dalam arti kata turun sampai ke desa," tuturnya.

Dia pun membandingkan Airlangga dengan kepemimpinan mantan ketum Golkar Akbar Tanjung. Lawrence mengaku, Akbar sering keliling di seluruh provinsi dan menemui kader-kader dan pengurus daerah.

"Apa programnya, apa yang harus dibantu. Itu yang harus dilakukan ketua umum partai. Salah satu faktornya karena Pak Airlangga kurang turun ke daerah. Itu yang mau kita evaluasi," tuturnya.