Politisi Golkar: Aneh, presiden & pejabat ungkap potensi konflik

"Semua potensi gangguan keamanan dan ketertiban, seharusnya dieliminasi, bukan disebarluaskan kepada masyarakat."

Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo mengimbau pemerintah dan pihak berwajib agar mengeliminasi dan menghentikan informasi tentang rawan konflik pascapemilihan presiden karena dinilai menebar rasa takut kepada masyarakat.

"Kalau pihak berwajib memang memiliki indikasi adanya potensi konflik, semua potensi gangguan keamanan dan ketertiban, seharusnya dieliminasi, bukan disebarluaskan kepada masyarakat," kata Bambang Soesatyo melalui siaran persnya di Jakarta, Minggu (13/7).

Menurut Bambang, dirinya menengarai siapapun pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang diumumkan KPU pada 22 Juli, sebagai pemenang, tentu akan dituding oleh pasangan lainnya yang kalah, telah melakukan kecurangan.

Namun, jika pasangan capres-cawapres yang kalah dan merasa tidak puas menyalurkan ketidakpuasannya melalui mekanisme konstitusi yakni melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, menurut dia, tidak akan menjadi masalah.

"Kalau pasangan capres-cawapres yang kalah, kemudian melakukan pengerahan massa di tingkat akar rumput, ini yang berbahaya. Di sinilah penanganan aparat penegak hukum dibutuhkan," katanya. Demikian dilansir dari Antara.

Anggota Komisi III DPR RI ini menuturkan, dalam hal ini peran intelijen negara dipertaruhkan untuk dapat mencegah dan menghilangkan benih-benih konflik horizontal dari kedua belah pihak.

Bambang juga melihat, ada kecenderungan aneh yang terjadi sebelum dan setelah pelaksanaan pemilu presiden 2014, yakni Presiden dan beberapa pejabat tinggi negara termasuk Kepala BIN, mengungkap potensi konflik ke publik.

"Informasi soal potensi konflik ini seharusnya dilokalisir di lingkungan intelijen dan pejabat negara terkait, bukannya disebarluaskan," katanya.

Menurut Bambang, sepatutnya potensi konflik itu langsung direspons atau dieliminasi oleh lembaga penegak hukum, termasuk intelijen negara, sebelum dia benar-benar mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Namun menjelang dan setelah pemilu presiden 2014 ini, kata dia, potensi konflik itu terus-menerus disebarluaskan ke masyarakat.

Bambang juga mengutip pernyataan Kepala BIN, Marciano Norman, yang pernah mengatakan bahwa konflik bisa muncul karena ketidakpuasan kubu calon presiden yang kalah.

Sementara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui bahwa persaingan pada pemilu presiden 2014 sangat keras dan rawan terjadi konflik.

"Saya mengimbau agar pernyataan tentang rawan konflik tidak dilanjutkan. Hal ini, bukan hanya menebar rasa takut, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian. Kalau TNI dan Polri memiliki informasi tentang potensi konflik, seharusnya dilakukan pencegahan," kata Bambang.(mdk/did)