Politikus PPP ingatkan Jokowi ganti menteri harus berbasis kinerja

Reshuffle kabinet jangan dilakukan karena masuknya pendukung baru di pemerintah.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani ‎mengatakan, isu reshuffle atau perombakan kabinet jilid II yang kian santer akhir-akhir ini harus disikapi oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Dia menyarankan, Presiden Jokowi tidak termakan isu atau bisikan dari orang-orang sekitarnya terkait apakah akan melakukan reshuffle jilid II atau tidak. Menurutnya, dalam mengganti menteri harus didasari hasil kinerjanya selama menjadi pembantu Presiden bukan karena alasan politik.‎
‎
"Sehingga siapapun yang akan kena reshuffle maka basisnya adalah kinerja yang dinilai tidak memuaskan, bukan karena kebutuhan konfigurasi politik baru‎‎," ujar Arsul di Jakarta, Jumat (12/11).

Selain itu, dia juga menyinggung isu Jaksa Agung yang diminta oleh beberapa kalangan agar salah satu yang akan di-reshuffle oleh Presiden Jokowi dengan berbagai alasan.

Sebagai salah satu mitra kerja dari Kejaksaan Agung, Komisi III DPR kata Arsul, meminta agar Presiden Jokowi tidak mudah termakan isu. Dia menambahkan, Presiden harus melihat hasil kinerjanya yang telah dilakukan oleh seluruh pembantunya apakah sudah bisa bekerja baik sesuai perintahnya atau justru sebaliknya.

"Tentu saran saya agar kinerja seluruh menteri ini, termasuk Jaksa Agung, sebaiknya diumumkan oleh presiden. Maka basisnya nanti kinerja," tandasnya.

Baca juga:
Relawan Jokowi soroti kinerja Menteri Rini tak sesuai Nawacita
Teguh Juwarno sebut wajar elite PAN yang diajukan jadi calon menteri
Pengamat: Bila tiap tahun ganti, menteri atau presidennya tak mampu?
PPP: Menteri Susi populer, tapi serapan anggaran tak maksimal
Jika Prasetyo diganti, calon Jaksa Agung harus paham Nawacita