Politikus PDIP harap Golkar pilih Ketua DPR yang tak bermasalah hukum
Politikus PDIP harap Golkar pilih Ketua DPR yang tak bermasalah hukum. Fraksi PDIP menyerahkan masalah pergantian Ketua DPR pengganti Setya Novanto kepada Fraksi Partai Golkar. Anggota Fraksi PDIP Junimart Girsang berharap, calon pengganti Setnov harus orang bersih.
Fraksi PDIP menyerahkan masalah pergantian Ketua DPR pengganti Setya Novanto kepada Fraksi Partai Golkar. Anggota Fraksi PDIP Junimart Girsang berharap, calon pengganti Setnov harus orang yang bersih dari masalah hukum jika Golkar akhirnya memutuskan adanya pergantian Ketua DPR.
"Kita hanya berharap teman-teman dari Fraksi Partai Golkar betul-betul bisa memilih secara obyektif Ketua DPR yang telah selesai dengan diri sendiri yang tidak ada masalah-masalah hukum," kata Junimart di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/12).
Terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Zainudin Amali menuturkan, calon Ketua DPR baru memiliki tugas berat untuk mengembalikan citra dan kepercayaan publik kepada DPR usai Setnov terjerat kasus korupsi.
"Saya melihat harus meningkatkan kembali kepercayaan publik kepada lembaga ini seperti yang saudara tahu, lembaga apapun kalau publiknya sudah menaruh kepercayaan pasti apapun yang dilakukan akan dapat respon yang baik," terangnya.
Selain mengembalikan citra, kata Amali, calon Ketua DPR pengganti Setnov dituntut menyelesaikan target di bidang legislasi.
"Kenapa saya bilang tidak mudah ekspektasi publik yang begitu besar terhadap lembaga ini kemudian dikaitkan dengan kehadiran pemimpin ketua DPR," ujar Amali.
Ketua Komisi II ini menambahkan, partainya hingga kini belum membahas soal sosok Ketua DPR pengganti Setnov. Pembahasan soal pergantian Ketua DPR akan diputuskan dalam rapat pleno berikutnya.
"Saya meyakini bahwa Golkar akan memutuskan siapa pun diantara 91 anggota dewan dari Golkar. Siapa pun itu insya Allah hasil terbaik dan telamah yang dari fraksi," tukasnya.
Baca juga:
Fadli Zon wakili DPR hadiri pelantikan Marsekal Hadi Tjahjanto di Istana
Politisi PDIP: Tak ada alasan MKD lakukan sidang etik pada Setya Novanto
Pimpinan DPR akan rapat bahas kebijakan Trump akui Yerusalem jadi ibu kota Israel
Trump akui Yerusalem ibu kota Israel, DPR ajak pemerintah & warga boikot produk AS
Rapat Paripurna DPR menyetujui Kasau Marsekal Hadi jadi Panglima TNI
Kementerian Luar Negeri diminta galang dukungan tolak putusan AS atas Yerusalem
DPR minta pemerintah menentang keputusan Trump akui Yerusalem ibu kota Israel