Politikus PDIP dukung pernyataan Ketua KPK soal politik dinasti

"Pernyataan ketua KPK harus betul-betul menjadi fokus perhatian masyarakat Banten sebelum menjatuhkan pilihan," kata Hasanuddin

2016-12-10 01:31:00

TB Hasanuddin

Politikus PDI Perjuangan Tubagus Hasanuddin mendukung pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo yang meminta masyarakat hati-hati terhadap kandidat yang memiliki kaitan erat dengan politik dinasti. TB Hasanuddin menanggapi kasus Wali Kota Cimahi Atty Suharti baru-baru ini dan sebelumnya di Banten yang melibatkan Ratu Atut Chosiyah, menunjukkan hubungan yang amat kuat antara dinasti politik dan perilaku koruptif.

"Pernyataan ketua KPK harus betul-betul menjadi fokus perhatian masyarakat Banten sebelum menjatuhkan pilihan," kata Hasanuddin dalam keterangannya, Jumat (9/12).

Wakil Ketua Komisi I DPR ini menambahkan, mengenai kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan, dia juga mendorong KPK untuk menegakkan hukum secara profesional. Menurut dia, tidak perlu analisis yang berat untuk memahami persoalan TPPU Wawan.

"Yang namanya uang hasil korupsi itu patut diduga pertama-tama itu mengalir ke istri, keluarga, dan kerabat terdekat," jelasnya.

Dia mengatakan, semua pihak tahu bahwa KPK sudah memeriksa Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diani, Bupati Serang Ratu Tatu, sampai Andika Hazrumy yang saat ini menjadi calon wakil gubernur Banten mendampingi Wahidin Halim.

"Tinggal konfirmasi saja ke KPK, sudah sejauh mana hasil pemeriksaannya," katanya.

Lebih lanjut, dia mendorong agar kasus-kasus korupsi yang saat ini terbengkalai segera diselesaikan dengan cepat. Dia menyebut di antaranya kasus tanah bandara dan maupun Pasar Babakan. Dia memastikan akan segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan semua lembaga terkait berdasarkan bukti-bukti awal yang telah diterimanya.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengingatkan masyarakat, untuk berhati-hati dalam memilih calon kepala daerah. Apalagi bila kandidat mengarah kepada pembentukan politik dinasti. Sebab, berdasarkan pengalaman selama ini, politik dinasti rentan dengan tindak pidana korupsi.

"Ada pesan pada rakyat, agar ke depan pertimbangkan betul-betul dalam memilih kepala daerah," ujar Agus di Gedung KPK Jakarta, Jumat (2/12).

(mdk/sho)