Politikus PDIP bantah Megawati campur tangan soal reshuffle kabinet

"Tiga kali rapat DPP (PDIP) tidak bahas reshuffle," kata Sukur Nababan.

2015-04-20 16:44:31

Jokowi

Lembaga survei Poltracking Indonesia telah merilis hasil penelitian terkait tingginya keinginan publik agar Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle sejumlah menteri yang dianggap memiliki kinerja buruk dalam waktu dekat.

Ketua DPP PDIP, Sukur Nababan menegaskan, jika keputusan melakukan reshuffle kabinet menjadi hak prerogatif Jokowi sepenuhnya. Hal ini juga menampik tudingan jika ada campur tangan dari PDIP untuk mendorong reshuffle.

"Tiga kali rapat DPP (PDIP) tidak bahas reshuffle. Ibu Megawati paham benar sebagai partai pengusung dan Jokowi sebagai Presiden tidak pernah diintervensi. Tapi kami hanya mengingatkan (Jokowi) dengan program trisakti," kata Sukur di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/4).

Sementara, ketika ditanya perihal hasil survei Poltracking lainnya yang menyebut tingginya kekecewaan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK, dia menyebut hal itu wajar. Sebab, Jokowi-JK baru menjalankan pemerintahan selama enam bulan.

"Pemerintahan masih baru dan menterinya learning by doing, melihat permasalahan yang ada. Ketidakpuasan itu wajar. Tetapi itu harus menjadi motivasi bagi menteri dan Jokowi," ucapnya.

(mdk/efd)