Poempida: Kepala daerah dipilih DPRD lebih ngeri politik uangnya

"Mungkin dari APBN bisa lebih efisien tapi DPRD cost politiknya bisa lebih mahal," kata Poempida.

Politikus Golkar yang dipecat Poempida Hidayatulloh menilai, kepala daerah yang dipilih oleh DPRD justru akan memakan biaya lebih mahal ketimbang Pilkada langsung. Menurut dia, tidak ada jaminan Pilkada tak langsung meminimalisir terjadinya money politic.

"Malah jadi politik uangnya lebih mahal di DPRD-nya. Tidak ada jaminan melakukan itu pilkadanya jadi lebih efisien. Mungkin dari APBN bisa lebih efisien tapi DPRD cost politiknya bisa lebih mahal," kata Poempida di Tugu Proklamasi, Jakarta, Sabtu (6/9).

Poempida yakin jika RUU Pilkada mengesahkan bahwa pemilihan kepala daerah tidak dilakukan secara langsung, maka yang bermain adalah DPRD. Dia menambahkan, DPRD akan memainkan harga suara dalam pilkada.

"Kekuasaan DPRD bargaining politiknya bisa lebih gede. Kita enggak tahu nanti harga-harga suaranya berapa, ngeri juga," kata anggota Komisi IX DPR ini.

Poempida juga mencemaskan bila ada kepala daerah yang terpilih lewat DPRD, dan hal itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan rakyat. "Tiba-tiba muncul seseorang yang tidak diinginkan oleh masyarakat tapi terpilih di DPRD. Bagaimana pertanggung jawabannya ke masyarakat," pungkas dia.

Diketahui, RUU Pilkada sedang digodok di DPR. Ada tiga opsi yang diperdebatkan dalam RUU ini. Pertama pasangan gubernur, wali kota dan bupati dipilih langsung seperti sekarang. Dalam opsi ini didukung oleh PDIP, Hanura, PKB dan pemerintah.

Opsi kedua, pasangan gubernur, wali kota dan bupati dipilih oleh DPRD didukung Demokrat, Golkar, PAN, PKS, PPP dan Gerindra. Opsi ketiga, gubernur dipilih langsung, namun bupati, wali kota dipilih DPRD hanya didukung oleh DPD.(mdk/ren)