PMN bikin alot pembahasan RAPBN 2016, Fadli Zon usul Rini dipecat

Menurut Fadli Zon, saat pemerintah SBY, Kementerian BUMN tak pernah mengambil dana dari APBN.

Alotnya pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 salah satunya karena penolakan fraksi-fraksi atas alokasi dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk perusahaan-perusahaan BUMN sebesar Rp 39 triliun. DPR meminta pemerintah membatalkan alokasi PMN dan mengedepankan program yang lebih pro rakyat.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengusulkan agar Presiden Joko Widodo memecat Menteri BUMN Rini Soemarno lantaran mengalokasikan dana besar untuk suntikan modal bagi perusahaan BUMN.

"Menurut saya harus dievaluasi menterinya, kalau perlu diganti lah. Karena ini tidak bisa melakukan manajemen terhadap aset negara. Saya khawatir ini hanya menggerogoti kepentingan negara. Saya secara pribadi merekomendasikan Rini Soemarno diganti, tapi itu kan hak prerogatif presiden," kata Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (30/10).

Dalam pandangan Fadli Zon, jika nantinya Rini Soemarno diganti maka sosok berikutnya harus profesional. Penyertaan modal negara harus menguntungkan rakyat dan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dia membandingkan pemerintahan Jokowi dengan SBY. Menurutnya, saat pemerintah SBY Kementerian BUMN tak pernah mengambil dana dari APBN. Justru sebaliknya, BUMN harus bisa memberikan keuntungan pada negara.

"Jadi, negara ikut campur bidang ekonomi. BUMN yang katanya mempunyai aset Rp 5.000 triliun, lalu untuk apa kok masih minta PMN? Menurut saya ini tidak fair terhadap rakyat," imbuh dia.