Plt Gubernur DKI Jakarta akan dilantik 26 Oktober

Plt Gubernur DKI Jakarta akan dilantik 26 Oktober. Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, dirinya akan melantik Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta pada 26 Oktober 2016. Selain Plt Gubernur DKI, Mendagri juga melantik Plt Gubernur Banten dan Belitung.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, dirinya akan melantik Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta pada 26 Oktober 2016. Selain Plt Gubernur DKI, Mendagri juga melantik Plt Gubernur Banten dan Belitung.

"Tanggal 26 kami melantik dua sampai tiga Plt," ungkap Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (24/10).

Sementara itu, lanjut Tjahjo, pelantikan terhadap Plt beberapa kepala daerah lain seperti Aceh, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat akan dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2016.

"Terus 27 sisanya diikuti Aceh, Gorontalo, dan Sulbar sama Papua Barat," kata dia.

Terkait sosok yang akan ditunjuk menjadi Plt Gubernur DKI, Tjahjo belum bisa menyampaikan kepada publik. Yang jelas, kata dia, sudah ada beberapa nama pejabat eselon I Kemendagri.

"Belum tahu (Siapa yang jadi Plt Gubernur DKI). Antara Pak Soni (Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Soni Sumarsono) atau pak Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Yuswandi A Temenggung)," terangnya.

"Tapi dua-duanya akan Plt, tapi di mana tempatnya belum tahu," sambung dia.

Adapun pertimbangan mantan Sekretaris Jenderal PDIP ini memilih dua nama tersebut untuk menjadi Plt di Provinsi DKI Jakarta karena track recordnya bagus. Menurut Tjahjo, sosok Soni Sumarsono dan Yuswandi A Temenggung adalah sosok yang berpengelaman.

"Kami ambilkan yang senior, track recordnya baik, jenjang karirnya cukup panjang, memahami masalah keuangan daerah karena pak sekjen kan pernah dirjen keuangan daerah. Pak soni juga. Berwibawa semua lah," jelasnya.

Meski demikian, ujar Tjahjo, sebelum dilantik sejumlah nama yang masuk dalam bursa Plt kepala daerah itu diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tetap Mendagri yang menentukan, hanya kami melaporkan ke presiden nama-namanya," tandasnya.(mdk/rnd)