PKS tak akan biarkan Prabowo sendirian

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan tidak masalah jika hanya partainya saja menjadi oposisi.

2016-01-09 07:45:00

Prabowo Subianto

Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie menggelar rapat koordinasi di Bali pada Senin (4/1) lalu. Salah satu rekomendasi dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Umum Nurdin Halid itu, Partai Beringin akhirnya memutuskan akan memberikan dukungan ke Pemerintahan Joko Widodo. Tak ayal, setelah berbalik arah dengan bergabung pemerintah, Golkar dipastikan tidak akan menjadi partai oposisi dengan tergabung di Koalisi Merah Putih (KMP).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan tidak masalah jika hanya partainya saja menjadi oposisi. Sebab, sesuai perintah komandan tertinggi partainya, Prabowo Subianto. Tetapi, ternyata Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih mengaku setia dengan Prabowo Subianto dan tak membiarkan mantan Danjen Kopassus itu sendirian.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menyatakan sikap partainya untuk tetap berada di luar garis pemerintah. Dengan kata lain, PKS tetap setia bersama Gerindra menjadi oposisi.

"Kalau kami di PKS, sikap kami jelas bahwa kami kalaupun kemarin silaturahmi dengan Pak Jokowi, bukan berarti kemudian kami pindah koalisi atau masuk ke pemerintah. Kami tetap berada di luar pemerintah. Kami masih berada dalam KMP sekalipun meski hanya berdua dengan Gerindra," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/1).

Hidayat tidak mempermasalahkan sikap Golkar berkoalisi dengan pemerintah Jokowi-JK. Hidayat yakin, keputusan Golkar itu sudah melalui pertimbangan panjang. Keputusan masing-masing partai harus dihormati.

"Tentang Golkar, monggo silakan Golkar membuat keputusan. Kita menghormati itjihad politik masing-masing. Kami tidak mempunyai kewenangan untuk cawe-cawe. Masing-masing partai independen membuat keputusannya sendiri," ujarnya.

Meski demikian, Wakil Ketua MPR ini menyatakan Partai Golkar belum secara resmi menyatakan akan bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Oleh sebab itu, dia menegaskan sampai saat ini KMP masih tetap ada.

"Tapi kami juga belum pernah mendapatkan penjelasan langsung dari pihak Golkar bahwa itu artinya mereka masuk ke kabinet, termasuk PPP. Kami menegaskan KMP masih tetap ada," ucapnya.

(mdk/gil)