PKS: Proses hukum diarahkan pada institusi kami

Munculnya usulan supaya PKS keluar dari Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi, merupakan respon dari kasus Luthfi.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) seolah menjadi bulan-bulanan, dengan terbongkarnya kasus suap kuota impor daging sapi yang menjerat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq mengatakan kasus Luthfi sengaja diarahkan untuk menghancurkan PKS.

"Proses hukum ini, diarahkan sedemikian rupa sehingga berdampak pada institusi kita," kata Mahfudz yang juga Ketua Komisi I DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/5).

Menurut Mahfudz, munculnya usulan supaya PKS keluar dari Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi, merupakan respon dari kasus Luthfi.

"Usulan itu lebih fokus kepada bagaimana menyikapi perkembangan isu terkini, dalam hal ini kasus hukum LHI. Kita sudah sepakat sikap semula semua proses hukum ditangani oleh KPK," kata Mahfudz.

Sebelumnya, PKS juga merasa disandera saat pemerintah berencana menaikkan harga BBM beberapa waktu lalu. Mahfudz menilai wacana yang digelontorkan pemerintah tersebut merupakan upaya penjebakan.

"Kedua soal BBM, mereka BLT cara lain untuk menggiring agar partai-partai di DPR agar terjebak, bahwa rencana kenaikan ini kan bukan hanya sekali, nyatanya setiap pemerintah melakukan kenaikan BBM, semua usulan-usulan diabaikan," lanjutnya.(mdk/tts)