PKS minta KPU dan Bawaslu yang putuskan penghentian kampanye di Sulteng

Anggota Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menilai kampanye Pilpres 2019 tidak perlu dihentikan. Hal itu, menanggapi pernyataan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengusulkan kampanye pilpres di Sulawesi Tengah (Sulteng) dihentikan sementara.

2018-10-01 17:19:54

Gempa Palu

"Kalau menurut saya sih persoalannya bukan pada menghentikan kampanye, kalau kampanye berhenti terus enggak diapa-apain juga ngapain," kata Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/10).

Menurutnya jika ingin menjaga perasaan masyarakat yang terdampak bencana sebaiknya diserahkan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebab, kata dia, itu adalah wewenang dua lembaga penyelenggara pemilu itu. Meski begitu, Jazuli tak keberatan jika ada penghentian kampanye di Sulteng.

"Kalau itu mungkin, maksudnya demi menjaga perasaan yang kena musibah, supaya jangan merasa dieksploitasi, itu saya kira silakan KPU dan Bawaslu ya yang nangani itu ya, kan KPU penyelenggaranya," ungkapnya.

Anggota Komisi I DPR ini menilai, seharusnya yang tidak diperbolehkan adalah memanfaatkan musibah untuk kepentingan masyarakat.

"Yang tidak boleh itu menggunakan musibah yang ada di situ untuk kepentingan salah satu calon padahal bantuannya dari negara itu yang enggak boleh," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menyarankan kegiatan kampanye partai politik dihentikan sejenak. Saran tersebut khusus untuk lokasi yang terkena dampak gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.

"Saya berpendapat dan menyarankan agar untuk sementara waktu paling tidak untuk Sulawesi Tengah, Palu, Donggala, dan sekitarnya itu kegiatan kampanye pemilu dihentikan," kata SBY dalam keterangan resminya, Minggu (30/9).

(mdk/bal)