PKS Minta Jadwal Pilkada 2020 Dibuat Tak Spesifik Seperti UU 10 Tahun 2016

Menurut Mardani, kelenturan itu diperlukan agar KPU, Kemendagri, dan Komisi II bisa menyesuaikan penundaan dengan status darurat pandemi virus corona.

Anggota Komisi II Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengusulkan jadwal pemungutan suara Pilkada diubah tak menjadi spesifik dalam Perppu untuk penundaan Pilkada serentak 2020.

"Jadwal Pilkada diusulkan dibuat luwes. Tidak spesifik seperti pada UU 10 Tahun 2016 yang menuliskan Pilkada 2020 dilaksanakan pada bulan September 2020," ujar Mardani kepada wartawan, Kamis (2/4).

Menurut Mardani, kelenturan itu diperlukan agar KPU, Kemendagri, dan Komisi II bisa menyesuaikan penundaan dengan status darurat pandemi virus corona.

"Kelenturan diperlukan agar KPU, Kemendagri dan Komisi II punya fleksibilitas menyesuaikan dengan status pandemi Covid-19 merujuk pada keputusan Gugus Tugas Covid," jelasnya.

Ketua DPP PKS ini mengatakan, pada Perppu nanti juga perlu penyederhanaan proses Pilkada dari verifikasi, penetapan calon, hingga masa kampanye. Dia menilai tidak perlu dibuat kaku karena situasi yang tidak pasti dalam kondisi darurat Covid-19.

"Perlu ada penyederhanaan proses, proses pilkada dari mulai verifikasi DPT hingga penetapan calon, waktu dan masa kampanye semua disederhanakan," kata Mardani.

Mardani juga menginginkan penggunaan teknologi dimasukkan dalam Perppu nanti. Misalnya, untuk voting elektronik, rekapitulasi elektronik hingga kampanye elektronik.

"Terakhir, penggunaan IT dan Teknologi lainnya bisa dimasukan dalam Perpu seperti E-Voting, E-Rekap hingga E-Campaign," pungkasnya.