PKS Kritisi Soal Influencer: Apakah Permadi Arya Dibayar dengan Anggaran APBN?

Muzammil kemudian mengkritisi kebijakan pemerintah terkait dana APBN untuk influencer. Dia mengacu pada data Indonesian Corruption Watch (ICW) pada 20 Agustus 2020 yang menyebut pemerintah Jokowi telah menggelontorkan dana 90 M sejak 2014 untuk influencer dan key opinion leader.

2021-02-10 21:07:11

PKS

Anggota DPR Fraksi PKS, Al Muzzamil Yusuf menyinggung kasus dugaan ujaran kebencian agama dan rasisme yang dilakukan oleh Permadi Arya atau Abu Janda. Dia mempertanyakan apakah Abu Janda dibayar pemerintah pakai anggaran negara untuk menjadi buzzer.

"Di tengah catatan sikap kritis terhadap dana influencer Permadi Arya dengan nama fiksi Abu Janda mengaku bahwa sejak 2018 menjadi tim sukses Pak Jokowi yang bergabung menjadi influencer," katanya saat interupsi di rapat paripurna DPR, Rabu (10/2).

"Abu Janda mengaku dibayar dengan nominal sebesar tanpa menyebut jumlahnya pertanyaan kami untuk klarifikasi kepada publik, apakah Permadi Arya dibayar dengan anggaran APBN," tambahnya.

"Disebutkan tak tertutup kemungkinan dana lebih besar dari daripada 90 miliar tersebut. Komentar serupa dari anggota komisi XI DPR bahwa wacana pemerintah untuk membayar influencer sebesar 72 M harus dihitung matang karena saat ini APBN tengah sulit," tuturnya.

Dia kemudian mempertanyakan apakah pemerintah mengandalkan influencer di dalam negeri demokrasi ini. Sebab, sikap influencer seperti Abu Janda tidak baik.

"Kedua apakah demokrasi kita akan dibangun dengan influencer dengan karakter seperti Permadi Arya yang beberapa komennya menjurus pada tujuan rasialis dan penistaan agama, tuduhan rasialis terhadap Natalius Pigai," terangnya.

"Terkait isu agama khususnya isu Islam saya kutipkan ucapan yang bersangkutan 'Islam itu agama arogan' komentar pada proses sebelumnya terorisme punya agama, agama nya Islam', untuk selengkapnya lihat massage yang bersangkutan," tambah Muzammil.

Dia bilang, Permadi Arya sudah beberapa kali sudah mendapat tuntutan hukum. Tapi, proses hukumnya tidak berjalan dan kasus ujaran kebencian nya saat ini sedang berlangsung.

"Mari kita simak ujungnya, sehingga menimbulkan kesan publik kepada pak Jokowi bahwa pendukung Pak Jokowi atau influencer yang bekerja Pak Jokowi seakaan mendapat kekebalan hukum," pungkasnya.

(mdk/fik)