LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. POLITIK

PKS: Indonesia harus berani koreksi praktik demokrasi liberal

Dia menjelaskan, evaluasi yang dilakukan FPKS, demokrasi dan pemilu yang berjalan di Indonesia terlalu liberal. Kondisi itu berakibat pada proses pemilu dan kepemimpinan yang dihasilkan belum mencerminkan karakter bangsa yang berketuhanan, berperikemanusiaan dan yang mengedepankan persatuan serta keutuhan NKRI.

2016-09-21 22:46:00
PKS
Advertisement

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, Indonesia harus berani mengoreksi praktik demokrasi dan pemilu liberal yang selama ini berjalan. Menurutnya, hal ini bertujuan untuk mewujudkan demokrasi yang semakin bermakna dan berkarakter.

"Kita harus berani mengoreksi praktik demokrasi liberal khususnya dalam pemilu yang selama ini terbukti merusak tatanan dan karakter kebangsaan kita," kata Jazuli seperti dilansir dari Antara, Jakarta, Rabu (21/9).

Soal praktik demokrasi dan pemilu ini, lanjut Jazuli, dibahas dalam diskusi bertajuk 'Menggagas Pemilu Ideal 2019' yang dilaksanakan FPKS di DPR.

Dia menjelaskan, evaluasi yang dilakukan FPKS, demokrasi dan pemilu yang berjalan di Indonesia terlalu liberal. Kondisi itu berakibat pada proses pemilu dan kepemimpinan yang dihasilkan belum mencerminkan karakter bangsa yang berketuhanan, berperikemanusiaan dan yang mengedepankan persatuan serta keutuhan NKRI untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

"Diperlukan desain pemilu yang semakin baik dalam aspek demokrasi, efektivitas dan efisiensinya sehingga mampu hadirkan pemimpin di eksekutif dan legislatif yang memiliki kapabilitas, integritas, dan loyalitas kepada bangsa," jelas Jazuli.

Jazuli menambahkan, FPKS ingin menggagas pemilu ideal dengan perbaikan instrumen di dalamnya seperti pemilih, calon pemimpin, penyelenggara pemilu, dan regulasi.

Dia juga meminta penyelenggara pemilu untuk membuat regulasi terkait kegiatan promosi calon sehingga harus diatur secara tegas.

"Hal itu agar terwujud keadilan dan proporsionalitas dalam mempromosikan kontestan sehingga harus diatur dengan tegas," tutupnya.



(mdk/sho)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.