Pimpinan DPR soal Pansel KPK: Wanita biasanya objektif & profesional

Banyak yang mengapresiasi pilihan Jokowi yang menunjuk sembilan perempuan jadi tim pansel KPK.

Sembilan panitia seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo seluruhnya berjenis kelamin perempuan. Pansel pimpinan KPK ini juga diminta objektif dalam menjalankan tugasnya memilih pimpinan KPK.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Taufik Kurniawan mengatakan, pembentukan pansel ini merupakan suatu bentuk apresiasi bagi kaum perempuan. Menurutnya, dengan adanya perempuan sebagai pansel, maka akan tercipta suatu profesionalisme.

"Ini harus kita apresiasi baru pertama kali pansel perempuan. Harapannya tidak hanya sekedar apresiasi gender tapi diharapkan aspek profesionalisme. Perempuan kan kadang-kadang istilahnya bisa melihat objektif, lebih tertata, dingin suasana tapi dengan penuh aspek profesionalisme," kata Taufik di gedung DPR, Kamis (21/5).

Selain itu, pansel KPK saat ini juga diharapkan bisa bersifat objektif dalam menyeleksi pimpinan KPK. Tentunya mereka harus teliti dalam melihat latar belakang dari calon pimpinan.

"Mari kita beri kesempatan pada gender ini dan Insya Allah kita hasilkan calon pimpinan KPK. Nanti kan akan kita sampaikan ke Komisi III. Cek betul kaitan dengan siapa beberapa format tokoh yang akan dimasukan. Aspek objektivitas independensi dan tak punya target politik praktis," imbuh Taufik.

Dengan begitu, Taufik mengajak masyarakat untuk mendukung para perempuan ini agar bisa bekerja secara objektif dan profesional. Dengan ketelitian yang dimiliki oleh kaum perempuan, Taufik meyakini bahwa pansel saat ini akan menjadi pansel terbaik.

Sebelumnya, Jokowi telah membentuk dan mengumumkan panitia seleksi pimpinan KPK. Jokowi berharap pansel
ini dapat menghasilkan Komisioner KPK yang berintegritas untuk menggantikan komisioner yang akan segera mengakhiri masa tugasnya pada akhir 2015 mendatang.

"Saya bekerja dalam membentuk Pansel KPK dan panitia harus kompeten dan berintegritas, keahlian harus lengkap. Di sini ada ahli hukum, ekonomi manajemen, psikolog, sosiolog dan ahli tata kelola pemerintahan," kata Jokowi di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (21/5).(mdk/rnd)