Pilkada Samarinda Bakal Telan Dana Rp56 M, KPU Minta Pendampingan Jaksa
Tahapan Pilkada Kota Samarinda resmi dimulai Sabtu (23/11). Pembiayaan berasal dari dana hibah APBD Kota Samarinda senilai Rp56 miliar.
Tahapan Pilkada Kota Samarinda resmi dimulai Sabtu (23/11). Pembiayaan berasal dari dana hibah APBD Kota Samarinda senilai Rp56 miliar. KPU Kota Samarinda meminta pengawalan jaksa, agar tidak berurusan dengan hukum di kemudian hari.
Dimulainya tahapan Pilkada Kota Samarinda yang akan digelar serentak di tahun 2020 dilakukan di halaman parkir Museum Samarinda, sekaligus kawasan Taman Samarendah, Sabtu (23/11) malam.
"Anggaran Pilkada, bukan bancakan, bukan untuk hura-hura. Tapi, ini adalah anggaran daerah sebagai presentasi anggaran dari rakyat," kata Ketua KPU Kota Samarinda Firman Hidayat malam itu.
Firman menerangkan, anggaran sebesar itu, digunakan hingga pemungutan suara nanti. "KPU dapatkan dana hibah Rp56 miliar, untuk semua agenda yang akan kami jalankan nanti, sampai pemungutan suara," ujar dia.
Menurut Firman, KPU menargetkan Pilkada Kota Samarinda, menghasilkan kepala daerah sesuai pilihan warga kota Samarinda. "Uang Rp56 miliar itu tidak sedikit. Kami tentu akan pertanggungjawabkan 1 rupiah pun. Kami tidak mau dikemudian hari, berurusan dengan aparat penegak hukum," ungkap Firman.
Ada 1.750 TPS
Di samping itu, pada Pilkada Kota Samarinda kali ini, KPU Kota Samarinda masih mengajukan usulan dana lainnya, untuk menaikkan honor adhoc, yakni mulai PPK hingga PPS, yang bertugas di 1.750 TPS.
"Nilainya mencapai Rp6,9 miliar, dengan acuan Kemenkeu dan Ketua KPU RI. Jadi, kenaikan honor ini mulai dari PPK sampai PPS," sebut Firman.
Firman kembali menegaskan, tidak ingin ke depannya berurusan dengan hukum, terkait penggunaan dana tersebut. "Kami, dalam pengawasan penggunaan anggaran, kami juga akan didampingi kejaksaan," demikian Firman.
(mdk/did)