Persoalan DPT dinilai tetap jadi catatan buruk di Pilkada Serentak 2018
Bukan hanya itu, Masyarakat Sipil Peduli Pemilu yang tergabung dari bermacam lembaga swadaya masyarakat dan akademisi yang concern terhadap pemilu itu pun menyoroti munculnya dugaan perilaku peserta yang melanggar aturan pemilu
Gerakan Masyarakat Sipil Peduli Pemilu mengapresiasi keberhasilan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 secara umum. Mereka juga mengapresiasi masyarakat yang dianggap semakin matang dalam berdemokrasi. Hal Ini dikatakan menjadi sebuah pelengkap keberhasilan dari penyelenggara pemilu-pemilu sebelumnya.
Namun mereka juga memberikan sejumlah catatan kritis sebagai bentuk evaluasi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 ini.
"Hal ini (keberhasilan penyelenggaraan pilkada) membuat Indonesia layak dicatat sebagai negara panutan demokrasi. Namun demikian kami mencatat beberapa permasalahan terkait kendala teknis," ucap Sekjen KIPP Kaka Suminta dalam pernyataan sikap Gerakan Masyarakat Sipil Peduli Pemilu, di Bawaslu RI, JL MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (29/6).
Daftar pemilih tetap tambahan (DPTB) dianggap mereka masih banyak. Hal ini dilihat sebagai salah satu persoalan teknis selama pilkada 2018.
"Menggambarkan belum baiknya DPT (daftar pemilih tetap) Pemilihan. Selanjutnya masih muncul masalah terkait Surat Pemberitahuan Memilih (C6)," ujarnya.
Selain itu, mereka juga menyoroti masih adanya kotak kosong dalam pemilihan, meskipun hal tersebut diperbolehkan di dalam undang-undang. Juga terkait penundaan pemilihan di sejumlah TPS di Papua.
"Kemudian, terdapat pemilihan suara ulang (PSU) di 64 TPS di berbagai provinsi," katanya.
Bukan hanya itu, Masyarakat Sipil Peduli Pemilu yang tergabung dari bermacam lembaga swadaya masyarakat dan akademisi yang concern terhadap pemilu itu pun menyoroti munculnya dugaan perilaku peserta yang melanggar aturan pemilu. Salah satunya terkait politik uang. Karenanya, mereka menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Catatan buruk DPT merupakan catatan bagi penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019
2. Penyelenggara pemilu harus melakukan evaluasi terhadap munculnya berbagai masalah, seperti kendala teknis untuk semakin memaksimalkan penyelenggaraan Pemilu 2019
3. Politisasi SARA minim dalam proses mempengaruhi pilihan pemilih menjelang pemungutan suara sebagaimana yang dikhawatirkan sebelumnya.
4. Perhatian penuh terhadap pelaksanaan pemilihan di Papua.
5. Semua pihak diharapkan bisa mengawal proses rekapitulasi dan penetapan pasangan calon terpilih.
Reporter: Yunizafira Putri
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Suara masuk 99,1 persen, Hidayat Mus unggul 7.880 suara dari Gani Kasuba
Fadli Zon nilai dukun lebih hebat dibanding lembaga survei
Demi keamanan penghitungan suara Pilkada, Pemkot Solo liburkan CFD
Tanggapan sekolah di Bekasi disebut pecat guru karena beda pilihan di pilkada
Temui Zulkifli Hasan, Sudirman Said laporkan dugaan kecurangan Pilkada Jateng