Pentingnya pemikiran ideologis dimiliki penyelenggara Pemilu
Penyelenggaraan Pemilu diharapkan memiliki integritas tinggi. Ini perlu diterapkan agar tiap pemimpin dihasilkan juga berkualitas. Namun, guna mewujudkan itu banyak tantangan harus dilewati.
Penyelenggaraan Pemilu diharapkan memiliki integritas tinggi. Ini perlu diterapkan agar tiap pemimpin dihasilkan juga berkualitas. Namun, guna mewujudkan itu banyak tantangan harus dilewati.
Hal itu dikatakan Pengamat politik dari Monash Institute Mohammad Nasih, dalam diskusi digelar Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) bertema 'Integritas Penyelenggara dan Masa depan Pemilu mengawal Demokrasi di Indonesia' di Markas Partai Golkar, Jakarta, Jumat (11/11). Dalam diskusi ini hadir juga Tim seleksi KPU-Bawaslu Valina Sinka Subekti, dan pengamat politik Arman Salam.
Nasih mengatakan, seseorang dikatakan memiliki integritas apabila bertindak sesuai dengan nilai, prinsip, dan keyakinan dianutnya telah dilaksanakan. Sehingga integritas bisa diukur dari banyak aspek. Di antaranya adalah pemikiran ideologis, wawasan politis, tindakan taktis, dan kemampuan dalam melakukan banyak hal teknis.
"Pemikiran ideologis sangat penting dimiliki penyelenggara Pemilu. Wawasan politis diperlukan untuk mengetahui dengan baik bagaimana sistem politik bekerja dengan segala tindakannya. Sementara tindakan taktis diperlukan agar segala permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilu bisa diselesaikan dengan capar," kata Nasih.
Sementara, Valina Singka memaparkan tentang bagaimana membangun integritas penyelenggara Pemilu. Valina mengaku sangat setuju jika penyelenggara Pemilu memiliki integritas, kualitas, kredibel dan profesional.
"Karena ini semuanya berawal dari Pemilu, baik DPR maupun Presiden. Makanya penyelenggara Pemilu harus berkualitas," kata Valina.
Valina menambahkan bahwa netralitas birokrasi juga sangat diperlukan dalam membangun bagi penyelenggara Pemilu untuk membangun kualitas Pemilu. Sebab, DPR terkadang melakukan politisasi dalam penyelenggaraan Pemilu.
"Misalnya, penyelenggara Pemilu harus berkonsultasi dengan DPR. Dan hasil konsultasinya itu harus mengikat," terangnya.(mdk/ang)