Pengurus DPP Golkar Surati Airlangga Hartarto Desak Gelar Rapat Pleno

Surat tersebut diajukan di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (5/8) siang.

2019-08-05 23:56:25

Partai Golkar

Sejumlah pengurus DPP Partai Golkar menyurati ketua umum Airlangga Hartanto untuk secepatnya menggelar rapat pleno. Surat tersebut diajukan di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (5/8) siang.

Mereka yang mengajukan adalah Ketua Bidang Kebudayaan Daerah Ulla Nuchrawaty, Ketua Departemen Wirausaha Koperasi UKM Dhifla Wiyani, Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Marlinda Irwanti, anggota Bidang Pemuda DPP Nofel Saleh Hilabi. Ada juga fungsionaris DPP dan kader Golkar di antaranya Cyprus A Tatali, Abdul Razak dan Fatahila Ramli.

Adapun dalam AD/ART Golkar, rapat pleno harus digelar secara berkala. Tetapi, sejak 1 Januari 2019 ini tidak ada satu pun agenda tersebut digelar oleh Airlangga.

"Saya sebagai salah satu pengurus harian dan pengurus pleno, sebagai Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat menyerahkan surat yang ditujukan kepada Ketua Umum Airlangga Hartarto terkait dengan kewajiban DPP Partai Golkar untuk segera melaksanakan rapat pleno," kata Marlina saat dikonfirmasi.

Marlina melanjutkan, sebagaimana yang diamanatkan konstitusi partai dalam AD/ART, sekurang-kurangnya rapat pleno wajib digelar sekali dalam dua bulan. "Dan sebagaimana diketahui sejak 2019 hingga saat ini belum pernah melaksanakan rapat pleno," kata dia.

Marlina melanjutkan, ada beberapa hal yang darurat harus dibahas oleh pengurus bersama Airlangga. Salah satunya evaluasi Partai Golkar setelah Pemilu 2019. Diketahui suara Golkar dan raihan kursi di parlemen berkurang pada Pemilu 2019 lalu.

"Tentu saja membahas persiapan 2019 yang sudah memasuki agenda Munas Partai Golkar," jelas Marlina.

Sementara itu, Nofel Saleh menambahkan, surat desakan itu diterima oleh Wakil Sekretaris Jenderal Golkar Hakim Komarudin dan Kepala Sekretariat DPP Golkar Romly.

Menurut Nofel, rapat pleno harus digelar untuk menentukan arah Partai Golkar ke depannya. Salah satunya evaluasi dan program setelah memenangkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Pleno itu kan menentukan segalanya, satu, pilpres kami sudah menang, Pak Jokowi menang. Itu kan harus dibahas dalam pleno mengevaluasi kinerjanya. Terus program apa yang mau kita antarkan dan kita dukung programnya Pak Jokowi-Ma'ruf Amin," kata Nofel.

Nofel mengklaim surat itu sudah diteken 189 pengurus rapat pleno yang mendesak Airlangga segera menggelar rapat pleno.

(mdk/ray)