Pemprov Jabar siapkan Plt kepala daerah

Pemprov Jabar siapkan Plt kepala daerah. Ketua Desk Pilkada Jawa Barat Iwa Karniwa menjelaskan hanya ada 7 daerah kabupaten dan kota yang membutuhkan Pelaksana tugas (Plt). Adapun daerahnya adalah Kota Cirebon, Subang, Garut, Kota Bekasi, Sumedang, Ciamis, Kota Bandung.

2018-01-18 22:08:00

Pilkada Serentak

Kontestasi Pilkada serentak membuat sebagian daerah di Jabar kehilangan pimpinan. Banyak di antara mereka mencalonkan diri kembali sehingga membuat yang bersangkutan harus mengajukan cuti.

Ketua Desk Pilkada Jawa Barat Iwa Karniwa menjelaskan hanya ada 7 daerah kabupaten dan kota yang membutuhkan Pelaksana tugas (Plt). Adapun daerahnya adalah Kota Cirebon, Subang, Garut, Kota Bekasi, Sumedang, Ciamis, Kota Bandung.

Daerah itu akan dipimpin sementara oleh pelaksana tugas dari pejabat pimpinan tinggi pratama Pemprov Jabar atau Kementerian Dalam Negeri. Itu sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

"Yang butuh Plt itu kalau kepala atau wakilnya juga maju. Kalau cuma kepalanya saja, wakilnya bisa menggantikan," katanya saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (18/1/2018).

Sejauh ini, ada 19 kepala daerah dari 9 kabupaten dan 6 kota yang mencalonkan diri pada Pilkada Serentak 2018. Mereka terdiri dari 8 Bupati di daerah Tasikmalaya, Kuningan, Subang, Garut, Cirebon, Sumedang, Ciamis, dan Purwakarta.

Lalu, ada tiga Wakil Bupati dari Garut, Majalengka, dan Ciamis. Sedangkan yang berstatus wali kota ada lima nama, mereka dari Cirebon, Banjar, Bogor, Bekasi, dan Bandung. Adapun yang berstatus Wakil Wali Kota ada di Bekasi, Sukabumi, dan Bandung.

"Petahana semuanya telah mengajukan permohonan cuti kampanye sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016," terangnya.

Selain itu, ia menyebut terdapat 3 ASN Provinsi Jawa Barat dan 11 ASN kabupaten/kota dan Kementerian, yang mencalonkan diri pada Pilkada Serentak 2018. Sesuai peraturan, mereka harus mengundurkan diri dari ASN Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

"Mekanisme pemberhentiannya dilakukan sesuai prosedur kepegawaian oleh masing-masing Badan Kepegawaian Daerah," tuturnya.

(mdk/eko)