Pemilu 2019, jumlah TPS di DIY dipastikan bertambah
"Untuk Pemilu 2019, jumlah TPS diperkirakan ada sekitar 11.791. Jumlah TPS pada Pilpres 2014 sebanyak 8.354 TPS. TPS masih akan berubah. Ada sejumlah pertimbangan sehingga harus menambah jumlah TPS," ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY, Hamdan Kurniawan.
Jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di DIY untuk Pemilu 2019 mendatang dipastikan akan bertambah jumlahnya bila dibandingkan Pemilu 2014. Bertambahnya jumlah TPS dikarenakan adanya perubahan jumlah kuota daftar pemilih di setiap TPS.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY, Hamdan Kurniawan, mengatakan ada peningkatan signifikan dari jumlah TPS untuk Pemilu 2019.
"Untuk Pemilu 2019, jumlah TPS diperkirakan ada sekitar 11.791. Jumlah TPS pada Pilpres 2014 sebanyak 8.354 TPS. TPS masih akan berubah. Ada sejumlah pertimbangan sehingga harus menambah jumlah TPS," ujar Hamdan di DPRD DIY, Jumat (13/7).
Hamdan mengatakan, bertambahnya jumlah TPS di DIY untuk Pemilu 2019 salah satunya karena mempertimbangkan lokasi geografis. Seandainya ada warga di daerah tertentu memiliki kesulitan akses ke TPS, maka dimungkinkan adanya pemecahan TPS di daerah tersebut. Jumlah pemilih pun menjadi pertimbangan dalam penambahan TPS.
"Misalnya di salah satu TPS ada yang jumlah pemilihnya 295, ini kan kurang 300. Setelah coklit ada tambahan 30 orang misalnya. Seperti ini nanti bisa mendistribusi (pemilih) ke TPS terdekatnya tapi jika tak bisa akhirnya akan dipecah lagi," ungkap Hamdan.
Hamdan menambahkan, hingga saat ini pihaknya belum bisa memastikan berapa jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di DIY untuk Pemilu 2019. Kepastian jumlah DPT baru akan diketahui pada Agustus 2018 mendatang.
"Belum tahu pastinya berapa. Baru akan tahu nanti pada Agustus 2018," tutup Hamdan.
Baca juga:
Bertemu Agus Hermanto, Hasto tegaskan PDIP dan Demokrat baik-baik saja
PPP ke Demokrat: Kalau mau gabung ayo, daripada kesana kemari tak ada respons
Jelang pendaftaran Capres, PDIP intensifkan pertemuan dengan Demokrat
Ketua NasDem sebut kontrak politik Demokrat normatif, Jokowi sudah melakukan
Ketum PAN bantah koalisi Prabowo terkunci soal Cawapres
Soal kontrak politik Demokrat, Hanura nilai SBY kehabisan jurus
Megawati pimpin rapat terakhir persiapan pencalegan PDIP