Pemerintah harap DPR tak tolak Perppu Ormas

Pemerintah harap DPR tak tolak Perppu Ormas. Urgensi pentingnya Perppu menjadi UU juga kerap disampaikan Presiden Joko Widodo. Tanggapan masyarakat juga menurutnya positif sehingga tidak ada alasan bagi DPR untuk menolak.

Pemerintah berharap, DPR menyetujui Perppu Ormas menjadi UU. Pemerintah telah mengajukan naskah Perppu untuk dibahas menjadi UU.

"Pemerintah kan sudah mengajukan jadinya tinggal bagaimana DPR. Harapannya DPR mendukung tentu saja," kata Mensesneg, Pratikno, Jumat (8/9) ditemui di Hotel Sultan, Jakarta.

Urgensi pentingnya Perppu menjadi UU juga kerap disampaikan Presiden Joko Widodo. Tanggapan masyarakat juga menurutnya positif sehingga tidak ada alasan bagi DPR untuk menolak.

"Nggak usahlah ditolak, masa ditolak? Kan urgensinya sudah jelas disampaikan. Presiden juga sudah berkali-kali menyampaikan urgensinya tentang Perppu itu," pungkasnya.

Ketua Komisi II DPR RI, Zainuddin Amali mengatakan, akan mengundang berbagai pihak baik ormas, LSM, pakar hukum, tokoh masyarakat dan lainnya untuk ikut memberi masukan dalam pembahasan Perppu tersebut. Sejauh ini pihaknya belum membahas materi atau substansi pokok dalam Perppu.

"Kami belum bicara soal materinya karena itu nanti akan disampaikan langsung oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM," jelasnya.(mdk/rnd)