Pembahasan RUU Pemilu berlarut, diduga ada transaksi kepentingan

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mempertanyakan lamanya penggodokan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu di DPR. Berdasarkan rencana, RUU Pemilu harusnya selesai pada akhir bulan Mei ini.

2017-05-20 10:53:37

RUU Pemilu

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mempertanyakan lamanya penggodokan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu di DPR. Berdasarkan rencana, RUU Pemilu harusnya selesai pada akhir bulan Mei ini.

"Lucunya sekarang justru pusing juga. Sesuatu yang lima bulan dibahas ternyata sampai sekarang tidak juga selesai malah mutar-mutar di presidential threshold," ungkap Margarito saat mengisi talkshow akhir pekan dengan tema 'RUU Pemilu dan Pertaruhan Demokrasi' di Warung Daun, Jl Cikini Raya 26, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5).

Menurut Margarito, lamanya penggodokan RUU Pemilu mencerminkan fenomena kapitalis. Terjadi bisnis kepentingan dalam penggodokan RUU tersebut.

"Ini politik, ini bisnis. Orang-orang (yang menggodok RUU Pemilu) sedang bisnis, transaksi ini," ujarnya.

Pria Kelahiran Ternate, Maluku Utara ini menegaskan partai besar sedang memainkan perannya dalam penggodokan RUU Pemilu. Hal itu terlihat dari tingginya angka Presidential Threshold dalam RUU Pemilu yang ditawarkan partai besar seperti Partai Golkar. Margarito menilai, usulan itu menunjukkan bahwa partai besar menutup ruang gerak bagi partai-partai kecil untuk ikut serta dalam Pemilu 2019.

"Ini melokalisir kepentingan partai-partai besar. Ini real game, teman-teman yang mau minta presidential threshold tinggi ini mengada-ada, bullshit semua. Enggak usahlah, cari argumen lain untuk kematangan demokrasi," tuntasnya.

Untuk diketahui, hingga masa sidang kelima 2016-2017 dimulai, Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu belum juga menyelesaikan tugasnya. Sebelumnya, RUU Pemilu ditargetkan selesai pada April lalu, kemudian ditunda hingga ditargetkan selesai akhir Mei 2017. Hingga saat ini, belum ada kepastian rampungnya RUU Pemilu tersebut.

(mdk/bal)